PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KEPOLISIAN YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda) - NIM. A1011161047, SITI MARYAM (Jurnal Fatwa Hukum, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana penyidik kepolisian yang bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka anak. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 628/Pid.B/2012/Pn.Smda adalah Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP mengingat penyidik kepolisian telah ikut serta melakukan tindak pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana maka penyidik kepolisian tersebut dapat digolongkan kedalam mededader yang memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan maka hakim yang berwenang dapat menetapkan para saksi sebagai tersangka yang terlibat keikutsertaannya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Penetapan tersangka tersebut tentu saja dapat dilakukan karena selama proses persidangan telah ditemukan setidaknya dua alat bukti yang sah. Hasil penelitian juga membahas mengenai analisis dari putusan terhadap pemenuhan tujuan hukum.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyidik, Penyertaan (Deelneming)