EKSISTENSI JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA BUMN WILAYAH PONTIANAK - NIM. A1012151068, MUHAMMAD FIQRY ILMY (Jurnal Fatwa Hukum, 2020)
Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah sebagai penegak hukum sekaligus dibebani tugas sebagai Pengacara Negara dalam perkara Perdata. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam penyelesaian kasus perkara perdata atau tata usaha negara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah Jaksa Pengacara Negara Telah Menunjukkan Eksistensinnya Dalam Menangani Perkara Perdata pada BUMN di wilayah Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu cara cara yang dilakukan dalam membuktikan eksistensi Jaksa Pengacara Negara tersebut dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan juga mengetahui cara cara yang digunakan. Hasil Penelitian menujukan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Jaksa Pengacara Negara telah menangani kasus perdata yang ada pada BUMN di wilayah Pontianak sebanyak 90 perkara, dari 10 (100%) BUMN yang menjadi sampel semua mengetahui informasi tentang Jaksa Pengacara Negara, dari 8 (80%) BUMN diantaranya menjalin kerjasanaa / MoU, sedangkan 2 (20%) BUMN tidak menjalin kerjasama / MoU, dengan alasan yakni terkadang BUMN tersebut dalam menangani permasalahan yang terjadi masih menggunakan jasa dari pengacara hukum dan ada BUMN yang memiliki pengacara hukum pribadi. Sehingga berdasarkan data yang di peroleh dari hasil peneliatian ini, Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah eksis dalam menangani perkara perdata pada BUMN wilayah Pontianak. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam memperkenalkan Jaksa Pengacara Negara kepada BUMN adalah melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi antar pimpinan mengenai tugas, teknik pelaksanaan, dan prosedur dalam menggunakan Jaksa Pengacara Negara.Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, BUMN, Eksistensi, Perkara Perdata