PENENTUAN HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA - Pujiono Pujiono (SOL JUSTICIA, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang- undang Perkawinan dan bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Karena semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah dan Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.