PROBLEMATIKA VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS TEMUAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN NILAI BANGUNAN TIDAK SESUAI DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK - Hernanda, Bonus Aprianto (CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2014)
Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh negara adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang sekarang ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola guna kepentingan daerah tersebut. Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Pemungutan BPHTB di Kota Surabaya sejak tahun 2011 diambil alih oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Dispenda Kota Surabaya), namun dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dispenda Kota Surabaya terdapat permasalahan, salah satunya yang menyangkut validasi BPHTB atas temuan verifikasi lapangan nilai bangunan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum di dalam SPPT PBB dan Nilai Perolehan Objek Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dispenda Kota Surabaya apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang BPHTB. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menganalisa masalah-masalah yang ada dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang BPHTB. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tindakan Dispenda Kota Surabaya terkait pemungutan BPHTB ditinjau dari penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang BPHTB belum tepat karena Dispenda Kota Surabaya belum mempersiapkan diri dalam mengambil alih atas pungutan BPHTB sehingga pelayanan menjadi kacau, kurangnya pengetahuan petugas Dispenda Kota Surabaya tentang perpajakan khususnya BPHTB dan luasnya wilayah Kota Surabaya mengakibatkan kurangnya jumlah petugas Dispenda Kota Surabaya dalam melayani proses verifikasi dan validasi sehingga berkas menjadi menumpuk. Hal ini mengakibatkan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah menjadi terhambat sehingga PPAT tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.