Relasi Antara Media Lokal dan Penguasa Daerah dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik di Provinsi NTT - Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang (KOM & REALITAS SOSIAL, 2014)
Pemerintahan Pusat memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi di banyak daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang tidak semakin baik. Banyak permasalahan yang terjadi di NTT setelah bergulirnya sistem desentralisasi tersebut. Pemerintahan Daerah Provinsi NTT karenanya perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya tujuan dari otonomi daerah. Media lokal yang independen, disemangati oleh idealisme dan manajemen yang baik dapat menjadi entitas penting di daerah. Media lokal tidak hanya memberikan informasi yang akurat tetapi juga mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Media lokal menjadi kuat dan memiliki kapasitas untuk mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik? Apakah media lokal dapat menjalankan kontrol terhadap pemerintahan di daerah? Apakah media lokal independen berhadapan dengan penguasa dan pemilik modal? Peneliti mengumpulkan data tentang hubungan antara media lokal dan penguasa. Data yang dikumpulkan adalah data teks, data kognisi dan data konteks sosial. Selain melakukan analisis teks, peneliti juga menganalisi kognisi sosial dan konteks sosial. Teks, kognisi sosial dan konteks sosial merupakan komponen integral dalam menganalisis sikap media lokal. Penelitian ini menemukan bahwa realitas media lokal dapat terkooptasi oleh kepentingan pemilik media dan pemerintah daerah. Kondisi demikian menegaskan bahwa media lokal tidak mutlak netral. Karena itu pembaca atau masyarakat harus lebih kritis lagi untuk menilai sikap media.Central Government gave the authority to local governments to manage their own affairs. The authority was contained in Act No.32 of 2004 about Regional Government. The authority had a positive correlation to the improvement of public services and the welfare of society. However, what happened in many areas including in the province of East Nusa Tenggara (NTT) was a public service and welfare of the community which were not getting better. Many problems occurred in the province after the passing of the decentralization system. NTT Provincial Governments there for eneeded to bees corted by all parties to ensure the attainment of the objectives of local autonomy.Independent local media, inspired by idealis mand good management could be an importantentity in the region. The local media did not only provide accurate information, but was also able to provide political education for the people in the area. Local media became stronger and had the capacity too versee good local governance.A problem to be revealed in this study is how is the relationship between the local media and local authorities in encouraging good local governance? Could the local media exercise the control to the government tin the area? Was a local media independent enough in dealing with the authorities and the owners of capital?Researchers gathered data on the relationship between local media and authorities. The data collected was text data, the cognitive data and the social context data. In addition to the text analysis, the researcher also analyzed the social cognition and social context. Text, social cognition and social context were an integral component in analyzing the attitudes of local media.This study found that the reality oft he local media could beco-opted by the interests of media owners and local governments. These conditions as serted that the local media was not absolutely neutral. In that case thereader or the public should be more critical to assess the attitude of the media.