DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI - Zarmaili Zarmaili (Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 2012)
Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabolity sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri Jambi dan catatan LSM dan Ormas. Kajian ini telah menemukan bahwa tujuan proses pelaksanaan konsep desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sehingga menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan wewenang yang lebih diberikan kepada DPRD. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan, penempatan personil dan perjalan dinas. This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical in the scope of the Jambi Provincial Government. With diskritif qualitative method, primary data obtained from a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community in the management of local government administration remains weak, the powers of government abused by government officials in Jambi Province thus causing corruption. Some of the causes of corruption are the full powers given to the Governor and the authority is given to Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.