PERSELINGKUHAN PENGUASA DAN PENGUSAHA TERHADAP PERAMPASAN HAK-HAK PUBLIK - Masriadi, Patu (Jurnal Civicus, 2016)
Meskipun kebijakan publik tidak bisa dielakkan oleh berbagai kepentingan non-publik, tapi kepentingan publik harus lebih utama dari kepentingan non-publik, karena kebijakan publik selalu bergerak antara kepentingan politik dan ekonomi, yang disebut politik ekonomi di bidang kebijakan publik. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar yang paling cenderung untuk kebijakan berorientasi bisnis daripada kebijakan publik, karena kebijakan ini sektor bisnis yang sangat menguntungkan (pribadi) dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini menjelaskan "affair" antara negara (otoritas) dan kapitalis (pengusaha) yang secara langsung dan tidak langsung merampok hak-hak masyarakat pergi. Kebijakan ini mengungkapkan seberapa kuat cengkeraman kapitalis untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di lembaga pemerintah (negara), padahal tugas inti negara (pemerintah) adalah memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk menjaga hak publik dalam bentuk apapun. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar terbukti sebagai memberikan keuntungan apa-apa bagi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, memang kebijakan ini dilakukan hak-hak publik yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian kebijakan seharusnya dievaluasi segera, karena periode kebijakan akan melebihi periode pembuat keputusan.Â