transfer dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daera kabupaten/kota di kalimantan barat - ummah, rahmatul (Jurnal Curvanomic, 2019)
This study aims to determine the effect of transfer of funds in the balance of the original regional income to the expenditure of the Regency / City in West Borneo, or vice versa. To test and analyze the influence of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Regional Original Revenues Against Regency / City Regional Expenditures in West Borneo. The results showed that general allocation funds have a positive and significant effect, special allocation funds have a positive and insignificant effect, and profit sharing funds have a negative and not significant effect on regional expenditure. While local revenue has a positive and significant effect on district / city expenditure in West BorneoKeyword: Expenditure Districts, Balancing funds transfers, Regional IncomeRingkasanBerdasarkandarihasilpenelitian dan analisismengenaipengaruh dana alokasiumum, dana alokasikhusus, dana bagihasil dan pendapatanaslidaerahterhadapbelanjadaerah Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, didapatkesimpulansebagaiberikut:Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan meningkatnya transfer dana alokasi umum dari pusat ke daerah dan masih kuatnya ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah.Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menggunakan dana alokasi khusus dengan bijak.Dana bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga masih belum optimal pencapaiannya.Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat untuk membangun suatu daerah melalui belanja daerah.Daftar PustakaBadan Pusat Statistik. Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2016. Kalimantan Barat Halim, A. (2004). AkuntansiSektorPublik: AkuntansiKeuangan DaerahEdisiRevisi. Jakarta: SalembaEmpat.Halim, A. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta :Salemba Empat.Halim, A.(2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba EmpatHadiSasana. (2011). AnalisisDeterminan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota ProvinsiJawa Barat. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46 – 58 Vol. (18) No. 1 ISSN: 1412-3126.Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya PendapatanAsli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. (4) No. 1, 45-47.Nasution, S. (2000). Metode Research. Jakarta: BumiAksara.Putra, I B D danDwirandra. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Daerah Provinsi Bali. E- Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. ISSN: 2303-1018. Vol.(13).Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..Singarimbun, S dan Sofyan, E. (2003). Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.