ANALISIS STRUKTUR PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN - B01106040, Lena (Jurnal Pembangunan dan Pemerataan, 2013)
Otonomi daerah tercermin pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemekaran wilayah menjadi kecenderungan baru yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keuangan daerah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya dilihat dari kontribusi PAD, BHP/BP dan DAU, serta untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan keuangan daerah. Penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu merupakan suatu bentuk penggambaran fenomena yang terjadi dari subjek penelitian, dan data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, Kabuapten Melawi, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2008-2011. Hasil penelitian secara umum menunjukkan perbedaan-perbedaan penting dalam mencapai kinerja keuangan pemerintah kabupaten tersebut. Kinerja keuangan diukur dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Kinerja keuangan pemerintah dilihat dari kontribusi PAD pada keempat kabupaten yang memiliki rata-rata kontribusi terendah yakni Kabupaten Kayong Utara sebesar 1,60 % dan tertinggi Kabupaten Sekadau sebesar 3,22 %. Dan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan derajat otonomi fiskal PAD keempat kabupaten tersebut termasuk kategori sangat kurang. Hasil kontribusi BHP/BP terendah Kabupaten Kubu Raya yakni 6,02 % dan tertinggi Kabupaten Sekadau sebesar 8,14%. Dan menunjukkan bahwa keempat daerah tersebut secara keseluruhan termasuk kategori sangat kurang dalam hal penerimaan bagi hasil. Sedangkan dari hasil kontribusi DAU menunjukkan keempat daerah memiliki ketergantungan yang cukup terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan dari pusat dalam bentuk DAU. Maka hasil perhitungan DOF (PAD, BHP/BP dan DAU) menunjukkan bahwa daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD pada keempat kabupaten yaitu Kabupaten Sekadau. Kata kunci : Otonomi daerah, Laporan Keuangan, Derajat Otonomi Fiskal, PAD, BHP/BP, DAU dan Kinerja Keuangan.