ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU - B31108084, Eni Susanti (Jurnal Manajemen Update, 2013)
Sesuai Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten Kapuas Hulu diserahi tugas untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Awal menuju otonomi daerah yaitu dengan ditetapkannya seperangkat undang-undang, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu instansi yang ditunjuk Pemerintah Daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan pemungutan hasil Pajak Daerah. Untuk mencegah terjadinya suatu kerugian, kekeliruan pencatatan, penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana dalam suatu instansi pemerintahan, dapat dilakukan cara yang ditempuh untuk melindungi kekayaan atau setidaknya untuk meminimalisasi halhal diatas adalah dengan menciptakan pengendalian intern yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengendalian interen dalam pemungutan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pengambilan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penyebaran angket, sedangkan metode pemecahan masalah yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam suatu perusahaan, terjadinya suatu kerugian, kekeliruan pencatatan, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan harta perusahaan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu untuk mengamankan hasil pemungutan pajak daerah diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang secara baik dan tepat. Adapun beberapa kelebihan yaitu a) Struktur organisasi yang baik , b) Pembagian tugas karyawan dan pemisahan fungsi tiap bidang yang terkoordinir, c) Karyawan yang berkompetensi dan d) Otorisasi dalam prosedur pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun kelebihan tersebut didalamnya juga terdapat kelemahan yaitu dalam dokumen SSPD yang terlalu banyak dan sistem prosedur penyetoran yang masih sangat sederhana. Adapun saran-saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja karyawan adalah Pemberian sanksi kepada petugas DISPENDA yang nakal, perbaikan pada sistem kinerja karyawan, melakukan pengawasan ketat terhadap hasil pendapatan pajak daerah, dan memberikan penghargaan bagi petugas dan karyawan yang berprestasi.