PEMBANGKANGAN MILITER (MELANGGAR PASAL 103 KUHPM) DI LINGKUNGAN TNI â€“ AD DI WILAYAH YONIF 643/WANARA SAKTI KOMPI B DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI - - A01111087, NIA SULISTIANI SINAGA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Indonesia adalah Negara Hukum, demikianlah seperti yang dikemukakan dalam Undang â€“ Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara merdeka yang berdaulat untuk menjaga warga negaranya dan seluruh wilayah Indonesia. Sehingga salah satu organisasi yang wajib untuk dimiliki Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini memiliki tugas yang cukup penting dan tidak mudah, yaitu untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia meliputi wilayah darat (TNI-AD), wilayah laut (TNI-AL), dan wilayah udara (TNI-AU). Agar dapat melaksanakan tugas yang cukup penting tersebut, sehingga setiap anggota Prajurit TNI dituntut memiliki sikap disiplin atau patuh terhadap setiap aturan yang berlaku dan setiap perintah dinas yang diberikan oleh Pimpinannya (perintah dinas dari Pimpinan merupakan aturan bagi anggota TNI). Karena hal tersebut sudah diatur dalam aturan atau kode etik yang berlaku di lingkungan militer. Setiap anggota TNI merupakan orang â€“ orang yang terpilih, karena tidak mudah untuk menjadi anggota TNI. Dimana harus bisa melalui tahap seleksi dan masa pendidikan yang tidak mudah untuk membentuk anggota TNI yang memiliki sikap disiplin dan solid. Namun demikian, apabila melihat pada kenyataannya bahwa masih ada anggota Prajurit TNI yang kurang memiliki sikap disiplin dan patuh terhadap aturan dan perintah dinas dari Pimpinannya. Hal tersebut diatas merupakan yang melatarbelakangi penulisan hukum/skripsi tentang Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas di lingkungan TNI â€“ AD di YONIF 643/Wanara Sakti Kompi B di Arang Limbung. Penulisan hukum/skripsi ini menggunakan Â metode penelitian Normatif-Empiris dan analisis datanya menggunakan Analisis Deskriptif. Dimana penyajian datanya diuraikan secara kualitatif. Maksudnya adalah penyajian datanya sesuai dengan sebagaimana yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Selain itu data tidak disajikan dengan menggunakan angka â€“ angka dan tabel angka, serta prosentase angka melainkan hanya uraian â€“ uraian dari data yang di dapat di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas tersebut. Untuk mencari faktor â€“ faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana maka dalam hal ini digunakan peranan Kriminologi. Adapun yang menjadi tempat penelitiannya adalah di YONIF 643/Wanara Sakti Kompi B di Arang Limbung dan di POMDAM XII/Tanjungpura. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan â€“ aturan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan memiliki sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Hukum Pidana merupakan hukum publik, selain itu Hukum Pidana dibagi menjadi 2, yaitu Hukum Pidana yang bersifat umum dan Hukum Pidana yang bersifat Khusus. Hukum Pidana yang bersifat umum adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sedangkan Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satu Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah Hukum Pidana Militer, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki KUHP, maka dalam hukum pidana militer memiliki KUHPM. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, adalah Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas yang diatur dalam Pasal 103 KUHPM. Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas adalah militer yang dengan sengaja menolak, tidak melakukan atau bahkan melampaui perintah sedemikian itu maka akan di pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Adapun aturan â€“ aturan hukum lainnya yang terkait dengan Pasal 103 KUHPM, adalah Pasal 1 dan Pasal 19 PERMEN No.24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terkait dengan â€œwajib taatâ€ dan â€œtidak wajib taatâ€. Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas selain melangar Pasal 103 KUHPM, juga melanggar asas unity of command (asas Kesatuan Komando) dan juga telah mencemari kode etik yang ada dalam lingkungan militer, yaitu Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit yang intinya bahwa mngharuskan Prajurit untuk disiplin dan patuh terhadap peraturan dan perintah dinas dari Pimpinannya. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di YONIF 643/Wanara Sakti Kompi B dan POMDAM XII/Tanjungpura, bahwa militer yang melakukan Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas maka faktor penyebabnya adalah karena menurunnya sikap disiplin dalam diri Prajurit terhadap aturan yang ada dalam lingkungan militer dan tugas pokok sebagai prajurit, dimana faktor pendukung lainnya adalah kurangnya kesejahteraan hidup dari Prajurit.Keyword:Pembangkangan, Militer, Kriminologi