PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI DI DESA KUALA KARANG KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA - - A01110102, IVAN WAGNER (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Perlindungan hutan di jelaskan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan dibagi berdasarkan fungsi kawasan yaitu kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Perlindungan hutan termasuk di dalamnya adalah perlindungan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove yang sangat khas, unik dan kompleks kemudian menyediakan sumberdaya alam yang melimpah sekaligus permasalahan yang kompleks melibatkan berbagai sektor. Hutan di Desa Kuala Karang yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori hutan lindung kemudian menjadi polemik akibat pembukaan lahan dan perusakan hutan mangrove seluas 350 hektar untuk ambak ikan sehingga menciptakan kerusakan. Disini kewenangan dinas terkait dalam mengelola hutan mangrove yang berada dalam kawasan hutan lindung di uji lewat pelaksanaan pengawasan, pencegahan, pengamanan dan penyuluhan terhadap perlindungan hutan serta koordinasi antar sektor terkait kewenangan pengelolaan hutan mangrove, selain itu penegakkan hukum yang belum berjalan ikut pula menjadi masalah karena kemudian tidak memberikan efek jera bagi para oknum untuk mendirikan tambak walaupun daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh di manfaatkan sebagai tempat tambak ikan yang merusak kelestarian hutan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya atau sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan perlindungan hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Desa Kuala Karang belum optimal akibat dari belum optimalnya fungsi pengawasan, pengamanan serta penyuluhan, adanya saling lempar tanggung jawab dan kewenangan antar instansi terkait serta tidak berjalannya penegakkan hukum.       Keywords :  Perlindungan Hutan, Hutan Mangrove, Kewenangan.