HUKUM PIDANA TERHADAP WARTAWAN PENERIMA SUAP DARI INSTANSI PEMERINTAH DALAM UU RI NO. 31 TAHUN 1999 Jo 20 â€“ 2001â€ TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KOTA PONTIANAK - - A11110030, FITRI YANA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2014)
Perubahan era kekuasaan politik dari Orde Baru menuju era reformasi pada 1998 merupakan tonggak terbukanya kebebasan pers di tanah air. Wacana kebebasan media semakin mengemuka seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang. Di bidang pers, lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi angin segar bagi kalangan pers karena sistem bredel berakhir, sensor dihapus dan perizinan ditiadakan bagi media cetak.[1] Akibatnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi sejak era reformasi 1998 telah mendorong tumbuhnya perusahaan media di Indonesia. Sejak dimulainya era reformasi, kebebasan pers telah berubah dengan pesat. Banyak sekali perorangan maupun kelompok yang secara bebas mendirikan media massa, terutama media massa cetak. Mereka dengan mudah mendirikan media dan merekrut para jurnalis/wartawan. Tanpa perluÂ Â  verifikasi dan izin dari pemerintah, siapa pun yang memiliki modal cukup maka bisa mendirikan perusahaan media. Tidak ada angka pasti berapa jumlah media massa yang terbit. Selain karena seseorang yang mendirikan media massa tidak harus melaporkan penerbitannya, juga karena perusahaan media silih berganti: ada yang terbit tapi ada pula yang gulung tikar. Bisnis media selalu pasang surut, kecuali media-media yang sudah mengakar kuat dan telah mapan sehingga bisa tetap eksis menghadapi perubahan zaman. Hal ini tentu berbeda dengan realitas di lapangan tentang maraknya praktek suap yang melibatkan wartawan dan instansi. Hal ini bisa terjadi karena pemberi dan penerima suap tidak mau melapor. Kedua belah pihak akan saling menutupi sejauh kepentingan masing-mesing sudah terpenuhi. Kepentingan instansi adalah mendapatkan pemberitaan sesuai yang diinginkannya, sedangkan kepentingan wartawan adalah mendapat imbalan. Dengan demikian, sulit untuk mengungkap praktek suap ini dan membawanya ke pengadilan. Dugaan praktik suap terhadap wartawan menjadi salah satu fenomena Â dalam dunia persÂ  di Indonesia. Praktik dugaan suap atauÂ  yang seringÂ  dikenal dengan istilah â€˜wartawanÂ  amplop, merujuk pada realita di lapangan ketika wartawan menerima pemberian atau hadiah dari narasumber agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan pekerjaannya.Â  Cara pemberiannya pun beragam, ada yang berupa amplop\berisi uang, transfer melalui rekening bank, undian berhadiah, dan sebagainya. Fenomena pemberian amplop tak hanya dari orang perorangan. Tapi institusi baik negeri maupun swasta juga memberikan amplop. Banyak sekali perusahaan maupun instansi baik swasta maupun negri yang member amplop kepada wartawan, bahkan, secara khusus mereka menyediakan anggaran tersendiri untuk memberikan amplop kepada wartawan,biasanya, instansi memberikan amplop kepada wartawan setelah ada acara atau konfensi pers, padahal ini sanggat bertentangan dengan keputusan dewan Pers No.3/SK/III/2006 Tanggal 24 Maret 2006 ( tercantum dalam asas moralitas ) Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul â€œPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARTAWAN PENERIMA SUAP DARI INSTANSI PEMERINTAH DALAM UU RI NO. 31 TAHUN 1999 Jo 20 â€“ 2001â€ TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KOTA PONTIANAK. IstilahÂ  hukumÂ  pidanaÂ  merupakanÂ  terjemahanÂ  dariÂ Â  bahasaÂ  BelandaÂ  â€strafrecht .Â  TidakÂ Â  adaÂ  batasanÂ  bakuÂ  mengenaiÂ  definisiÂ Â  hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata - kata hukum pidanaÂ Â  merupakanÂ  kata- kataÂ  yangÂ  mempunyaiÂ  lebihÂ  daripadaÂ  satuÂ  pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan. SoesiloÂ  mengemukakanÂ  bahwaÂ  hukumÂ  pidanaÂ  adalah kumpulan-Â  kumpulanÂ  dariÂ  seluruhÂ  peristiwa-peristiwaÂ  pidanaÂ  atauÂ  perbuatan-perbuatanÂ  yangÂ  dilarangÂ  atauÂ  diwajibkanÂ  olehÂ  undang -undang,Â  yangÂ  apabilaÂ  dilakukanÂ  atauÂ  dialpakan,Â  makaÂ  orangÂ  yangÂ  melakukanÂ  atau mengapalkannyaÂ  itu.Â  Sedangkan Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dan praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara bearti memutuskan hukum itu concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinyahukum maateriil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formaÂ  Selanjutnya Teori Penegakan Hukum Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukumÂ  merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Adapun Suap menurut UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Adapun pengertian WartawanÂ atauÂ jurnalisÂ adalah seseorang yang melakukanÂ jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita terbaru (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat diÂ media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalamÂ media massa, sepertiÂ koran,Â televisi,Â radio,Â majalah,Â film dokumentasi, danÂ internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. Sedangkan pengertian Instansi pemerintahÂ adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuanÂ organisasi kementerian/departemen,Â Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatanÂ lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baikÂ pusat maupun daerah, termasukÂ Badan Usaha Milik Negara,Â Badan Hukum Milik Negara, danÂ Badan Usaha Milik Daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi isi pemberitaan adalah faktor individual.[1] Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Dengan demikian, posisi individual wartawan juga akan menentukan isi pemberitaan. Sebab, wartawanlah yang berada di lapangan. Dia memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta. Atau apakah isi pemberitaan yang dibuat wartawan merupakan pandangan individu wartawan ataukah ada â€œtitipanâ€ dari narasumber. Sebab, demi mencapai kepentingan tertentu para narasumber menitipkan berbagai pandangannya melalui wartawan. Agar wartawan mau menerima titipan tersebut salah satu caranya adalah memberikan imbalan kepada wartawan. Karena berbagai kepentingan selalu mengitarinya maka posisi wartawan sangat rawan menjual idealismenya. Kesucian profesinya dipertaruhkan. Sebab, jika wartawan sudah menerima imbalan dari narasumber apakah dia akan tetap bisa melakukan konstruksi realitas. Ataukah dia tidak bisa bebas lagi karena ada pengaruh narasumber. Menurut Simons, hukum pidana itu dibagi menjadi hukumÂ  pidanaÂ  dalamÂ  artiÂ  obyektifÂ  (hukumÂ  positif /iusÂ  poenale)Â  danÂ  hukumÂ  pidanaÂ  dalamÂ  artiÂ  subyektifÂ  (iusÂ  puniendi ).Â  â€HukumÂ  pidanaÂ  dalamÂ  artiÂ  objektifÂ  adalahÂ  keseluruhanÂ  dariÂ  larangan -laranganÂ  danÂ  keharusan-keharusanÂ  yangÂ  atasÂ  pelanggarannyaÂ  olehÂ  negaraÂ  atauÂ  olehÂ  suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yangÂ  bersifatÂ  khususÂ  berupaÂ  suatuÂ  hukumanÂ  danÂ  keseluruhanÂ  dariÂ  peraturan-peraturanÂ  dimanaÂ  syarat-syaratÂ  mengenaiÂ  akibatÂ  hukumÂ Â  ituÂ  telahÂ  diatur sertaÂ  keseluruhanÂ  dariÂ  peraturan -peraturanÂ  yangÂ  mengaturÂ  masalahÂ Â  penjatuhanÂ  danÂ  pelaksanaanÂ  dariÂ  hukumannyaÂ  ituÂ  sendiriÂ  sedangkanÂ  hukum pidana dalam arti subyektif mempunyai dua arti yaitu : Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum,Â  yakni hakÂ  yangÂ  telahÂ  merekaÂ  perolehÂ  dariÂ  peraturan-peraturanÂ  yanngÂ  telahÂ  ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif ; HakÂ  dariÂ  negaraÂ  untukÂ  mengkaitkanÂ  pelanggaranÂ  terhadapÂ  peraturanÂ Â Â Â Â Â  peraturannya dengan hukuman. Â DefinisiÂ  lainÂ  hukumÂ  pidanaÂ  adalahÂ  peraturanÂ  hukumÂ  mengenaiÂ  pidana.Â  KataÂ  â€pidanaâ€Â  berartiÂ  â€halÂ  yangÂ  dapatÂ  dipidanaâ€,Â  yaituÂ  olehÂ  instansiÂ  yangÂ  berkuasaÂ  dilimpahkanÂ  kepadaÂ  seorangÂ  oknumÂ  sebagaiÂ  halÂ Â  yangÂ  tidakÂ  enakÂ  dirasakanÂ  dan jugaÂ  hal yangÂ  tidakÂ  sehari-hari dilimpahkannya Â  Keyword : PIDANA TERHADAP WARTAWAN PENERIMA SUAPkonflik separatis di Aceh