TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA - HERI SUWITO, SH. A.21212006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKPada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas â€œPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringanâ€ yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang â€“ undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan â€“ Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (restitutio in integrum). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (norm / das sollen) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :21. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.3ABSTRACTIn principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (In kracht van gewijsde). Exceptions from this principle are against the decision immediately (uitvoerbaar bij voorraad). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.Decision necessarily a manifestation of the principle of "Justice is done with a simple, fast, and low cost", which is one important principle of procedural law set out in Article 4 paragraph (1) Act Number 14 of 1970 on Provisions Principal Judicial Power.Decision necessarily on the one hand it contains an advantage for the party deprived of his right to be able to immediately enjoy their rights back. But on the other hand the decision immediately instead often creates new difficulties or problems because it is not uncommon appeal verdict was contrary to the decision immediately, so that must be carried out executions to restore or recover back into the state before the implementation of the decision held (restitutio in integrum). As was the case in the District Court Purbalingga with Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo. Number 285/Pdt/1997/PT.Smg jo. Number 496 K/Pdt/ 1999, where the object or goods executed has changed hands to the Plaintiff, then with the decision of the appeal and cassation rejected the Plaintiff's claim that states, it must be done returns into its original state.The approach used in this paper is a normative juridical approach is the approach to the basic disciplines of law as a rule system (norm/das sollen) prevailing in society, in this case is the law of civil procedure.Based on the results of research and discussion on case-civil cases that have been examined and decided upon immediately, the decision, then in terms of the implementation of such returns to its original state against the decision, the conclusion as follows:1. During the period between 1996 up to 2000 of the number of 176 cases, 60 cases of them applied for decision immediately, and of the 60 cases filed decision immediately, only 2 cases were terminated immediately that the case is recorded in the Register Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Register and case Number 09/Pdt.G/ 1999/PN.Pbg. of the two cases are disconnected immediately above, the examination process to appeal;2. Implementation of returns into the original state of the case Number 02/Pdt.G/1996/ PN.Pbg, not experiencing difficulties due to the current implementation of the Re-execution, execution objects have not changed hands/still in control of the Plaintiff;3. Refund like its original state conducted by the District Court Purbalingga in case Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg basing on the principle of legal protection. Legal protection here is the protection of the law against the decision which was binding.Keywords: In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, restitutio in integrum, Norm, Das sollen.