EVALUASI KEWENANGAN PPNS KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT - DAVID MUHAMMAD, S.Sos. A.21211047, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKUndang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya, memberikan kewenangan kepada pejabat pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan diberi kewenanganuntuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 39 Ayat (2) upayapaksa yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya merupakan tindakanhukum pengeledahan dan penyitaan barang bukti, sehingga Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Baratdalam melaksanakan wewenang yang dimiliki menemukan hambatan terutamatindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan sehingga terhadappenyelesaian perkara dalam proses penyidikan menjadi terhambat. Penulisankarya ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan analisisconten, yang bersifat deskriftif, sehingga data yang diperoleh dari penelitianlapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, kemudiandiambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasilpenelaahan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 PPNS tidak diberikanwewenang melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kewenangan didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapatditerapkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagian pratisihukum menilai dan berpendapat bahwa berlaku azas hukum â€œlex specialisderogate lex generalis.â€ Bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkanhukum yang bersifat umum sehingga dalam implementasinya PPNS Kehutananmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDAKalimantan Barat mengalamai hambatan.KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN2ABSTRACTAct No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems,giving authority to the certain civil service officials in the scope of ministry offorestry, given authority to do investigations in a criminal case in the field ofconservation of natural resources and ecosystems. In the Article 39 paragraph (2)forceful measures contained in the legislation only legal action of Search andSeizure of the evidence, find obstacles especially in legal action in the form ofarrest and detention, so that to completion of case in the investigation process canbe hampered. Writing this scientific paper is a normative juridical research, usingdescriptive analysis conten, so that the data obtained from field research andlibrary research analyzed qualitatively, then be conclude by using the method ofdeductive thinking. The review of the Act No. 5 of 1990 Investigator CivilServants were not given authority to arrest and detention. While the authority inAct number 41 of 1999 not applicable In Act No. 5 of 1990, most practitionersassess and argues that applies the principles of law "lex specialis derogate lexgeneralis." That a special legal rule out the general law, so in the implementationby investigator civil servants of forestry, to do criminal investigations in the fieldof conservation in The Balai KSDA Kalimantan Barat had obstacles.AUTHORITY INVESTIGATOR CIVIL SERVANTS OF FORESTRY