PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN MILITER MENURUT PASAL 129 DAN PASAL 132 KUHPM DAN HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 403 RUU KUHP DRAFT 10 - DRAJAD BRIMA YOGA, S.Ip. A.21211076, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRACTThis thesis discusses issues Military Commander Settings Criminal Liability Under Section 129 and Section 132 KUHPM and Its Relation to Article 403 of the Criminal Code Draft Bill 10. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Keep in mind the basic Pertangggung He arranged Answer Criminal Military Commander In KUHPM, the Law Court of Human Rights and the Draft Criminal Code is based on the doctrine of "Command Responsibility" which later evolved into the "concept" or "Special Principle" in the setting of the Armed Forces of the States existing sovereign around the world. Until now the doctrine still exist as one of the fundamental legal principle in Humanitarian Law and Military Criminal Law (national). In addition, based on the principle that criminal liability is to determine "not punished without any fault", as well as the principle of legality of actions that states can not be punished, except by the power of the criminal law provisions that already exist. Further influenced by the development of the Declaration of Human Rights and International Humanitarian Law Relationship, Armed Conflict, and Humanitarian Law Violations After World War II. 2. Limits of Liability Under the Military Commander Position hierarchies Organizational Structure TNI Commander In every military commander is only responsible for acts committed by his subordinates directly. This is in accordance with the principles, Direct Supervisors acts as the Authority Bosses Punish (ANKUM). For example, as the Battalion Commander of the direct supervisor of the Company Commander, Company Commander while a direct supervisor of the Platoon Commander and Platoon Commander as the direct supervisor of the Team Commander. Group commanders are responsible directly to the Soldiers under his command. But the involvement of Battalion Commander, Company Commander, and Platoon Commander together could happen apabla meet the elements of the offenses referred to in Article 129 and Article 132 KUHPM, in Article 36 to Article 42 of Law Number 26, 2000 on the Court Human Rights (HAM), and Article 395 to Article 406 of the Criminal Code Bill Jo Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Further recommended, in order to reform and KUHAPMiliter KUHPM should be done simultaneously with the renewal of the Military Criminal Justice, so that the implementation can be done effectively and efficiently. Besides the military aspects of the legal specificities (Lex Specialist) should still be maintained, so as not to cause a prolonged debate in the Indonesian criminal law reform.Keyword :3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Menurut Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM dan Hubungannya Dengan Pasal 403 RUU KUHP Draft 10. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar Pikiran Perlu Diaturnya Pertangggung Jawaban Pidana Komandan Militer Dalam KUHPM, Undang-Undang Pengadilan HAM dan RUU KUHP adalah berbasis pada Doktrin Pertanggungjawaban Komando yang kemudian berkembang menjadi Konsep atau Asas Khusus dalam pengaturan Angkatan Bersenjata Negara-Negara berdaulat yang ada di seluruh dunia. Sampai kini doktrin tersebut tetap eksis sebagai salah satu asas hukum fundamental dalam Hukum Humaniter maupun Hukum Pidana Militer (Nasional). Selain itu, juga didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana yang intinya menentukan tidak dipidana tanpa adanya kesalahan, serta asas legalitas yang menyatakan perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh perkembangan Deklarasi HAM dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan Pelanggaran Hukum Humaniter Setelah Perang Dunia II. 2. Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Berdasarkan Hierarkhi Jabatan Komandan Dalam Struktur Organisasi TNI adalah setiap Komandan Militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM). Sebagai contoh, Komandan Batalyon sebagai atasan langsung dari Komandan Kompi, sedangkan Komandan Kompi merupakan atasan langsung dari Komandan Peleton, dan Komandan Peleton sebagai atasan langsung dari Komandan Regu. Komandan regu bertanggung jawab langsung terhadap Prajurit di bawah komandonya. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabla memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 395 sampai Pasal 406 RUU KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selanjutnya disarankan, dalam rangka pembaharuan KUHPM dan KUHAPMiliter hendaknya dilakukan serempak dengan pembaharuan Peradilan Pidana Militer, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu aspek kekhususan hukum militer (Lex Specialist) hendaknya tetap dapat dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer