IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH - FRANRA SAE PUDABA, S.H. A.2021131049, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
AbstrakFranra Sae Pudaba, NPM A202 1131 049, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dibawah bimbingan Kamarullah sebagai Pembimbing I dan Hamdani sebagai Pembimbing II. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkayang, Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam penerapannya Peraturan Daerah tersebut dianggap belum optimal dikarenakan oleh faktor sebagian besar wajib pajak belum tahu peraturan daerah yang mengatur di bidang pajak bumi dan bangunan, serta tidak setuju apabila pemerintah daerah menerapkan sanksi pidana atau kurungan penjara dan penyitaan, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat seperti lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan kurang efektifnya petugas pajak dalam melakukan penagihan. Metode penelitian ini tergolong observasional research dengan cara survey yaitu penelitian ini memakai quistioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dari sudut tipenya penelitian ini tergolong deskriptif analisis karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan fakta dan data yang terkumpul serta tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait. Semua data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1). Implementasi peraturan daerah belum sesuai dengan semangat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. (2). Faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kelalaian pemerintah dalam hal penerbitan SPPT, kurangnya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, dan domisili wajib pajak yang tidak berada di lokasi objek pajak. Implementasi kebijakan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahan daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah tersebut dan perlunya upaya efektif dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah yaitu optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal ini petugas pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah serta dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang secara langsung menerima dan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan hendaknya melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.Kata Kunci : Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , Dinas Pendapatan Daerah.AbstractSae Franra Pudaba, NPM A202 049 1131,Regional Implementation Bengkayang Regulation Number 2 year 2013 Land and Building Tax on Rural and Urban Areas in office Revenue departmen. Under the guidance of Kamarullah as Hamdani as a Supervisor I and Supervisor II. This research was conducted at the Department of Revenue office in Bengkayang, Based on the results of the research that the implementation of District Regulation Bengkayang Number 2 year 2013 on Land and Building Tax Rural and Urban at the office of Regional Revenue Office in the implementation of the regional regulation are considered not optimal due to the factor most of taxpayers do not know the local regulations governing in the field property tax, and disagree when local governments to apply criminal sanctions or imprisonment and confiscation, then the lack of public awareness as to forget the due date of the payment of taxes and less effective in collecting tax officials. The research method is classified as observational research using survey method that uses quistioner research and interviews as a data collection tool. While the terms of the type of research is classified as descriptive analysis because intends to solve the problem based on facts and data collected as well as visible as the time of the study. This study was conducted by interviewing relevant parties. All data have been obtained are presented descriptively to answer the problem formulation in this study. The findings obtained from the results of this study are (1). Implementation of local regulation is not in accordance with the spirit embodied in legislation. (2). Factors that inhibit the implementation of which is the lack of public awareness, government negligence in the case of the issuance of SPPT, lack of legislative oversight of the implementation of laws and regulations, and the domicile of the taxpayer who is not in the location of objects taxation. Implementation of the regional policies can work well if the regional government may consider the factors that hinder the implementation of these local regulations and the need for effective measures in order to increase acceptance of local revenue that optimize the collection of tax on land and building in this case tax officials appointed by local governments and related agencies namely the Department of Revenue who directly receive and levy tax on land and buildings should make policy according to the rules applicable. Key Concept : Implementation, Land and Building Tax Rural and Urban Regional Revenue Office.