DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT - SUPARDIONO, SE. A.21211059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2014)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yuridis putusan ptun no. 55/g/2012/ptun-jkt terhadap tender jasa konstruksi di kalimantan barat ".adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme lembaga pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.Mengungkapkan dan menganalisis dampak yuridis dari Putusan PTUN No NO. 55/G/2012/PTUN-JKT terhadap pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat. Mengungkapkan dan menganalisis upaya pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan. Melalui metode penelitian Bersifat Yuridis karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, maka melaui meteode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan kronologisnya kasus timbulnya dualisme dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memang agak rumit dan membingungkan. Peraturan menteri yang berisikan tentang kepengurusan LPJK tersebut di nilai oleh LPJK Versi Munas tidak adil dan sarat dengan kepentingan oleh pejabat tertentu. Pihak LPJK Munas memandang mekanisme musyawarah nasional adalah yang paling kuat secara hukum, dan mereka memandang bahwa STI (Sistem Teknologi Informasi) LPJK versi PU yang diadopsi Djoko Kirmanto sebagai Kepala kementerian Pkekerjaan Umum adalah hasil dari Munas 2008 yang selayaknya tidak sebaik STI LPJK versi munas. Polemik dualisme LPJK ini tidak lama kemudian menimbulkan permasalahan, terutama bagi LPJK daerah. Dampak Yuridis Dari Putusan PTUN Nomor: 55/G/2012/PTUN-JKT terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hokum di miliki oleh LPJK versi Munas. Hal terebut mengakibatkan kisruh di kedua lembaga tersebut yang mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim ke absahan pemakian logo. Berdarnya surat edaran dari masing-masing lembaga sangat berdampak terhadap kepastian hokum tender Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khusunya. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT yaitu dengan melakukan upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana . adapun saran penulis terhadapa penelitian ini adalah Pelaksanaan putusan PTUN PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT dirasa belum efektif dan efesien sehingga harus karena kurangnya ketaatan dari pengurus atau pejabat Negara yang ada dilingkungan kedua LPJK tersebut. Sudah waktunya pemerintah (Presiden) di tuntut untuk mengambil sikap tegas mengakhiri konflik ini, agar ada Kepastian hokum terhadap dunia konstruksi diIndonesia . Perlunya penerapan prinsip good governance sehingga pelaksanaan pemerintahan akan lebih transparan, berpihak pada demokrasi dan kemakmuran rakyat. Dan konflik-konflik mengenai Pelakasanaan tender Jasa Konstruksi bisa lebih berkurang. Jika sudah diputus oleh Pengadilan TUN, maka pelaksanaannya lebih mudah ditaati dan terselesaikan dengan kepastian hukum yang konkrit.ABSTRACTThis thesis discusses the impact of judicial verdict of no. 55 / g / 2012 / PTUN-jkt to tender for construction in West Kalimantan ".As for the purpose of writing this Tesisi is Getting the data and analyze the factors that cause body dualism Indonesia.Mengungkapkan development and construction services in analyzing the impact of the judicial verdict of No. NO. 55 / G / 2012 / PTUN-JKT to tender for the implementation of construction in West Kalimantan. Expressing and analyzing the development of institutional arrangements effort construction services more effectively and efficiently in the future. Through research methods Characteristically Juridical as the target of this research is legal or norm (norm). Understanding the rules here include the principle of law, legal norms in terms of value, setting concrete law and the legal system. in connection with normative legal research object in the form of general principles of law, legal systematics, extent of vertical and horizontal sync, then through meteode the study was concluded that the incidence of cases Based chronological dualism of Construction Services Development Board (LPJK) is rather complicated and confusing. Regulation of the Minister that contains the management LPJK in value by LPJK Version Munas unfair and loaded with interest by certain officials. National Conference party looked LPJK national consensus mechanism is the most powerful legally, and they perceive that the STI (Information Technology Systems) LPJK version adopted PU Djoko Kirmanto as head of the Ministry of Public Pkekerjaan is the result of the 2008 National Conference should not be as good as the STI LPJK munas version. Polemic LPJK dualism is not long before problems occur, especially for LPJK area. Juridical Impact Of The verdict Number: 55 / G / 2012 / PTUN-JKT associated with Object dispute 1 and 2, namely Number: IPR 4.01.05.2171/11 Letter and Number: 054 823 dated January 10, 2012, regarding Trademark Registration Change of Address INSTITUTIONAL DEVELOPMENT SERVICES CONSTRUCTION (LPJK) and Logo Creation CONSTRUCTION DEVELOPMENT INSTITUTE (LPJK) in the General Register of Works No. 054 823, which was signed by the Director of Copyright, Industrial Design, Design of Integrated Circuits and Trade Secrets on behalf of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia clearly states that the copyright in the form of the logo valid legally owned by the National Conference LPJK version. It stretcher resulted in chaos in the two institutions in which each of these institutions claim to invalidity appliances logo. Berdarnya circulars of each institution have seriously affected the legal certainty tender Construction Services in Indonesia in general and especially in West Kalimantan. Efforts laws governing construction services development agencies more effectively and efficiently to the front post verdict of No. 55 / G / 2012-DPS administrative court is to conduct civil remedies, efforts constitutional law, administrative law efforts, and the efforts of the criminal law. As for the suggestion terhadapa authors of this study is the implementation of the decision of the Administrative Court Administrative Court No. 55 / G / 2012-DPS administrative court has not considered effective and efficient so it must be due to the lack of observance of the board or state officials that there are two LPJK the environment. It's time the government (President) in demand to take a firm stand end to this conflict, so that there is certainty of law to the world of construction in Indonesia. The need for the application of the principles of good governance so that the implementation of the government will be more transparent, pro-democracy and prosperity of the people. And conflicts regarding the tender exercisingConstruction Services can be reduced. If it has been decided by the Court TUN, then its implementation easier adhered and resolved with concrete legal certainty.