PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV - KIMRONI, S.Kom A2021151056, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. DPRD Kabupaten Melawi mempunyai hak Interpelasi, Angket; dan Menyatakan pendapat. Hal ini dimiliki oleh DPRD Kabupaten Melawi. Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPRD Kabupaten Melawi, hak anggota DPRD Kabupaten Melawi yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, Imunitas, protokoler, dan keuangan dan administrative. Dalam hal ini Penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Melawi mengenai Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV.Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemda Melawi berpedoman kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi, dan prosedur dan tata cara pelaksanaannya hak angket juga sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi. Dan baru dapat dilaksanakan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi yang hadir. Syarat-syarat untuk melaksanakan hak angket berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi menyatakan Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan Tata Tertib Kabupaten Melawi Kata Kunci: Hak Angket, Mutasi dan Promosi pejabat ABSTRACT This thesis addresses the issue Exercise of Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi (Study Policy Against Officials Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV). Research using research method that is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: What factors that led to the use of questionnaires by the DPRD Melawi District. The factors that led to the use of the right of inquiry by the DPRD Melawi District. Melawi Regency DPRD has the right of Interpellation, Questionnaire; And State opinion. It is owned by the Melawi District Parliament. In addition to the rights and obligations of Parliament Melawi, right Melawi namely legislators propose draft regional regulation, ask questions, express real opinions, vote and be elected, defensively, Immunity, protocol, and financial and administrative. In this case the use of the right of inquiry of Parliament Melawi the official policy Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV.Pelaksanaan Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi Officials Policy Against Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV in the Environment Government of Melawi guided by the Standing Orders of Parliament Melawi, and procedures and their implementation has also been corresponding right of inquiry as stipulated in the Standing Orders of Parliament Melawi. And will be implemented after the interpellation submitted and received approval from the Plenary Session of Parliament Melawi attended by at least ¾ of the number of legislators Melawi and the decision was taken with the approval of at least ⅔ of the number of legislators present Melawi. The conditions for exercising the right of inquiry by Parliament Standing Orders Execution Melawi states the right of inquiry conducted by Parliament Melawi in accordance with the Standing Orders Melawi Kata Kunci : Right of Questionnaire, Mutation and Promotion of officials