PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas). - Ir, ARIFIDIAR. A.21211084, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
AbstractThis thesis discusses the role of village consultative bodies in conducting oversight of theimplementation of village funds allocated by the issuance of Law No. 6 of 2014 About Village(Studies in Sambas district). From the research, legal research methods and sociologicaljuridical conclusion, that: Supervision by Village Consultative Body in Sambas district on themanagement of the village fund allocation is not maximized, this is partly due to the low levelof education of members of BPD (low HR), the relationship between BPD with village headsand village officials are not harmonious, there BPD members involved in the activities of ADD,and recruitment systems demokratis.Upaya BPD are not supposed to do in maximizing theVillage Consultative Body oversight of the implementation of the Village Fund Allocation inSambas district is by mensosioalisasikan and involving the community in the implementationand supervision by the executive power capacity is uneven, thus affecting the ability to identifyand resolve problems quickly. Increased participation in governmental programs funded fieldof ADD is also not optimal, especially in terms of financing. However, people still participate inself-help and mutual aid in the form of labor and materials. Recommendations to theGovernment of Sambas district should be directed to disseminate and not limited to the villageor the executor, but to the whole society. This is important because one of the goals of ADD iscommunity participation, both individually and through non-governmental institutions.Socialization is very important for people to understand what and how participation will begiven. In addition, high public understanding will provide input in terms of implementation, inparticular scrutiny by the public as the beneficiaries that will minimize the chances of fraud orviolations of human ADD.Peningkatan use among members of the BPD would be improved sothat BPD can be able to function as a the voice of the community and monitoring functionscan be run with maksimal.Pembuatan APBDes can presumably be based on the needs ofrural communities are becoming the primary needs of rural communities.Keywords: the role of village consultative bodies in carrying out surveillance on theimplementation of the village fund allocation.AbstrakTesis ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan alokasi dana desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pengawasanyang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaanalokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkatpendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa danperangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD,dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis.Upaya yang seharusnya dilakukandalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaanAlokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosioalisasikan danmengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakatKapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuanmengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadayamasyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimalkhususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalamhal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Rekomendasi terhadapPemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidakterbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisanmasyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran sertamasyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat.Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran sertayang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikanmasukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihakpenerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan ataupelanggaran penggunaan ADD.Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebihditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyaluraspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.PembuatanAPBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadikebutuhan primer masyarakat desa.Kata Kunci: peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa.