ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak). - AZIMAR RUSYDI, S.Ag A.21211050, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRAKPerkembangan asuransi berbasiskan syariah sangat perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariâ€Ÿah, baik mengenai akad asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam asuransi syariah dan penyelesaian sengketa asuransi syariah agar masing-masing yang berkepentingan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kebenaran, ketertiban, keadilan dan kemanfaatan kedua belah pihak.Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan asuransi berbasiskan syariah dalam konteks prinsip ekonomi syariah di Indonesia , maka perlu dilakukan penelitian tentang â€ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)â€.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akad asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan akad-akad asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam asuransi syariah yang ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undang dan menurut hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer di lapangan.Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.Terhadap penyelesaian sengketa, dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan penyelesaian melalui Litigasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri seharusnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Regulasi hukum dalam bentuk undang-undang sudah seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan landasan yang kuat dalam operasionalisasi asuransi syariah di Indonesia karena selama ini hanya menyandarkan kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahKata Kunci : Akad Asuransi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah pada PT. ASuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.3ABSTRACTItâ€Ÿs very important that the development of sharia â€“ based insurance is followed by peopleâ€Ÿs understanding of it, not only about the contracts and the position of the parties, but also about the settlement of disputes, in order to have each party get legal protection. The legal protection is expected to provide values of truth, order, justice and benefit.To determine the development and the growth of sharia â€“ based insurance in Islamic Economy in Indonesia, it is necessary to research on " SHARIA â€“ BASED INSURANCE IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW (Study at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch) " .2 (two) concerns of the research are what kinds of contract provided in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch, whether the regulating of rights and how is the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.This research is specifically aimed to analyze contract of sharia â€“ based insurance, the position of the parties in perspective of Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law and to recognize the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.The research method uses Normative Method, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research about contract at PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch is that contracts are aplicated due to Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law.The settlement of disputes through mediation and arbitration are applicated due to fatwa of Dewan Syariah Nasional â€“ Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law and Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court, and the settlement of dispute trough litigation in General Court should be settle by Religious Court which is stated in Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court.The implementation of activities of shari â€“ based insurance needs laws made by Legislative and Executive to be a strong foundation not only using fatwa of Dewan Syariah Nasional â€“ Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) and Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law.Keywords : Contracts of Sharia â€“ Based Insurance and Islamic Economic Law at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.