ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU NOMOR 57/Pid.B/2010/PN.PTSB - IMAM RIYADI, S.Ik. A.21210044, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2014)
AbstractThis thesis is studies of Decision Analysis Gets Out Of Prosecution To Corruption Crime Perpetrator Based On Putusibau District Court Decision Number 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. By the legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Based on second assertion of publik procecutor, deed of defendant Ir. AM. YUHASDI, 53 Years, Civil Public Servant on Constructs Genera and Irrigation Agency Kapuas Hulu Region, has fulfilled all element Section 3 Law Number 31, 1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime. But by Ceremony Of Judge Of District Court Putusibau according to decision Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, the simply is broken gets out of prosecution, with reason of though defendant has proven validly and assures according to law to do a deed, but the deed is assessed " Is Not A Crime", because defendant with good intention has finalized x'self the project, so that no more state loss. 2.Even though that way, in legal decision gets out of prosecution of District Court Putusibau Number : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, still containing weaknesss. Because though the project has been finalized by defendant, however based on Section 4 Law Number 31,1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime, emphatically express : " Loss return of state's finance or economics of state doesn't abolish crime of criminal perpetrator as referred to in Section 2 and Section 3". In consequence, to decision gets out of this prosecution, according to Section 244 KUHAP admits of submitted appeal to Republic of indonesia Appellate Court.Hereinafter is recommended, to apply " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), properly the judges deepens carefully concept " deed fights against material law" (materiele wederrechtelijkheid) in function of negative, and deed fights against material law in positive function. Need to be done comprehensive renewal to Section 67, Section 191 and Section 244 Procedure of criminal Code (KUHAP) in order not to generate multi interpretation about understanding " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), and its legal effort.Keyword : Performers Litigation Against CorruptionAbstrakTesis ini membahas masalah Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 2okum 2okum2ve2, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa Ir. A.M. YUHASDI, 53 Tahun, PNS Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, telah memenuhi seluruh 2okum2 Pasal 3 UU No. 31 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau sesuai putusan Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang bersangkutan ternyata diputus lepas dari tuntutan 2okum, dengan 2okum2v meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 2okum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut dinilai Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana, karena terdakwa dengan itikat baik telah menyelesaikan sendiri proyek tersebut, sehingga tidak ada lagi kerugian 2okum2. 2. Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan 2okum Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : Pengembalian kerugian keuangan 2okum2 atau perekonomian 2okum2 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Karena itu, terhadap putusan lepas dari tuntutan 2okum ini, sesuai Pasal 244 KUHAP masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan, untuk menerapkan putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), seyogyanya para hakim mendalami dengan seksama konsep perbuatan melawan 2okum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam fungsi 2okum2ve, dan perbuatan melawan 2okum materiil dalam fungsi positif. Perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif terhadap Pasal 67, Pasal 191 dan Pasal 244 KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang pengertian putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), serta upaya hukumnya.Kata Kunci : Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi