ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - MOHAMMAD RONI MUSTOFA, Jurnal Mahasiswa S2 (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2012)
AbstractThis thesis is studies of Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009 About Traffic And Road Transportation. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009, still be not able yet to be executed effectively, because : a. Arrangement un-clarity of meaning "road organizer" is institutionally or officials having authority in arrangement, construction, development, observation, keeping, and road research. b. Finds equipment of evidence that road organizer" not immediately and properly improve; repairs damage road, or doesn't give sign or fringe at damage road and has not been improve;repaired. c. Determines because strongest generates victim effect lightly injured and/or vehicle damage and/or goods, results hardly injured, and results others to pass away. 2. Effort which can be done by investigator Polri in applying Section 273 Law Number, 2009 is by increasing increases knowledge of law science, investigation skill, integrity, and morality as investigator Indonesia Police. Hereinafter is recommended to mean road organizer according to invitors Law Number 22, 2009 About Traffic and Road Transportation, and invitors Law Number 38, 2004 About Road following its execution regulation need to be clarified, that is enough limited to officials having authority does arrangement, construction, development, observation, keeping, and research of road good to national road, province, region road, city road, turnpike, and also special road.Key words : Law Enforcement, Traffic and Road TransportationAbstrakTesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 1okum1okum1ive dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penegakan 1okum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena : a. Ketidakjelasan pengaturan makna â€œpenyelenggara jalanâ€ apakah secara kelembagaan ataukah Pejabat yang berkewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan). b. Menemukan alat bukti bahwa â€œpenyelenggara jalanâ€ tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan pengetahuan ilmu 1okum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas sebagai penyidik Polri. Selanjutnya direkomendasikan agar makna penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berikut Peraturan Pelaksanaannya perlu diperjelas, yaitu cukup sebatas Pejabat Yang Berkewenangan melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan tol, maupun jalan khusus.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan