IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG – SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL - FENY NOVIANTI FRATIWI, Jurnal Mahasiswa S2 (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2012)
AbstractWith desentralisation and change pradigma in looking border area, have give mean in international trade. specialy which have relation with handle limit cross of trade to area which have akses or direct limited with other country, likes Border Entikong area Province West Borneo which have direct limited Kuching east Malaysia First time this limited area as isolir area to security bargaining, and then moved to frist Garda country with developing bargaining for comunity. Looking that problem, so the must gooddest which more effectif to handle control limit cross of trade and import commodity structure in border area must get acomodation of principle international trade without need national opportunity. The principle must most specific and which in aspiration and need local community at border area, so this regulation which have get most understanding and can be aspiration for community direct involved on cross of trade and import commodity structure at border entikong area west borneo.Key words: Border Regions, Economic Growth and Government RegulationabstrakMelalui semangat desentralisasi dan perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan, telah memberi makna tersendiri dalam bidang perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perdagangan lintas batas pada daerah-daerah yang memiliki akses / perbatasan langsung dengan luar negeri, seperti halnya wilayah Border Entikong Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan langsung dengan Kuching Malaysia Timur. Awalnya daerah perbatasan diperlukan sebagai daerah terisolir melalui pendekatan keamanan. Kemudian bergeser menjadi garda terdepan negara dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Menghadapi permasalahan tersebut, maka solusi yang efekti dalam pengelolaan perdagangan dan tatalaksana impor dikawasan perbatasan adalah dengan mengakomodasi prinsip-prinsip perdagangan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan daerah. Prinsip tersebut juga harus dibuat secara spesifik dengan mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih dimengerti dan dipahami serta menjadi aspirasi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam perdagangan dan tatalaksana impor di kawasan perbatasan entikong Kalbar.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah