PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE - LUH MADE ARI SRI UTAMI NINGSIH BANDEM, SH. A.21212002, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga untukMelaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi PelaksanaBerdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis empiris diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Adanya sanksiadministratif yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 belum mampumenimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwakependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran danketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di mediapromosi, media elektronik dan media sosial. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasiyang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga,pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidangpencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut. Akibatnya, masih banyakketerlambatan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 2.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat antara lain : pertama,tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnyamemiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dariInstansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. 3. Upaya-upayayang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya untuk meningkatkan2kedisiplinan masyarakat adalah : pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasamadengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagaiproduk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumenkependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik.Keempat, pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalinkerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasikependudukan. Selanjutnya, hal ini direkomendasikan : 1. Kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Kubu Raya hendaknya secara konsisten melaksanakan sanksi administrasisesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka secara lebih luas akses informasi kepadamasyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti di media promosi,media sosial dan media elektronik, selanjutnya melakukan sosialisasi terus menerus mengenaiberbagai produk hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakatuntuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu serta diharapakan Disdukcapil lebihproaktif melakukan pendataan kependudukan agar seluruh peristiwa penting dan peristiwakependudukan dapat terdata dengan baik. Disamping itu, stelsel aktif dari Pemerintah(Disdukcapil) juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumenkependudukan tepat waktu.Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Peristiwa Penting, Peristiwa Kependudukan dan KedisiplinanWarga.ABSTRACTThis thesis discusses the problems Influence Disciplinary Administrative Sanctions AgainstCitizens to Report Milestones and Current Population Based Regulation Implementing AgenciesTo Kab. Kubu Raya No. 3 Year 2011. From the results of research using empirical legal researchwe concluded that: 1. The existence of administrative sanctions set out in Regulation Kab. KubuRaya No. 3 The year 2011 has not been able to give rise to discipline citizens to report importantevents and events of the population to the Executing Agency, this is because first, the lack ofawareness and observance of the law society, lack of access to information on various laws andregulations relating to the administration of the population both in the media promotion,electronic media and social media. Second, related to the amount of administrative fines arefairly small so it does not provide a deterrent effect / fear society. Third, the implementation ofadministrative sanctions that are not thoroughly implemented. Only civil registration are carryingout the administrative sanctions. As a result, there are still many delays the public to reportimportant events and events of the population. 2. The factors that affect the communityindiscipline among others: first, the level of awareness and compliance with the law society thatstill lack the importance of having citizenship documents. Second, the lack of socialization ofPopulation and Civil Registration in the district and villages. Third, the location of the remotelocation of the institutions of society. Fourth, the absence of UPT (Technical ImplementationUnit) in the district. 3. Efforts are made of Population and Civil Registration District. Kubu Rayato improve the discipline of society are: first, the Department of Population and CivilRegistration in collaboration with Pekka (female heads of household) provide socialization of thevarious laws relating to the administration of the population in the district. Second, raiseawareness and legal compliance of the importance of citizenship documents. Third, pick up the3ball in schools for Electronic ID card recording. Fourth, the establishment of UPT (TechnicalImplementation Unit) in the district. Fifth, establish cooperation with the RT / RW to participatein the framework of the population administration. Furthermore, it is recommended: 1. To theDepartment of Population and Civil Registration District. Kubu Raya should consistentlyimposing administrative sanctions in accordance with applicable regulations, a wider opening tothe public access to information about the population administration such as media campaigns,social media and electronic media, continuous dissemination of the various laws in order toincrease public awareness of and adherence to civil registry documents in a timely andDisdukcapil expected to be more proactive to collect data on the population that all importantevents and demographic events can be recorded properly. 2. In addition, active stelsel ofGovernment (Disdukcapil) should also be followed with the participation of the community totake care of residence documents on time.Keywords: administrative sanctions, Milestones, Events Population and Discipline Citizens.