PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak) - DHANI CATRA NUGRAHA,SH.,S.Ik A.2021131087, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) as a strategy for drug-related crimes disclosure (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a research method using Normative-Sociological approach. Undercover buy as stipulated in Law No. 22 of 1997 concerning narcotic replaced by Law No 35 of 2009 as a provision of investigator competence in combating narcotic dealing. This is due the nature of narcotic crime which is an organized, undisclosed, done with complex modus operandi and high level of technology resulting difficulties to gather evidence. On the contrary of other crimes, undercover buy didn't violate Human Rights, if done under the law. However it will differ if done discordantly based on the law. This is caused by the involvement of people to combating narcotic crime, thus their rights must be preserve.In consequence, to diminish the errors of undercover buy, investigator must know and acknowledge the procedures of undercover buy as stipulated in Law 35 of 2009.Keywords: disclosure strategy, drug crimes, Purchase veiled.ABSTRAKTesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta hams dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.Kata Kunci: strategi pengungkapan, kejahatan narkoba, Pembelian terselubung