ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG) - MUHAMMAD, Jurnal Mahasiswa S2 (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2012)
AbstractThat the imposition of imprisonment and a fine of subsidiary compulsory vocational training for juvenile delinquents should be considered to include the child judges place or institution authorized to carry out the required job training. In order for the Prosecution no difficulty in carrying out the court's decision. It required an understanding in applying Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges children, to ensure legal certainty for the creation of a sense of justice for the child. That being the wrong interpretation of the regulations specifically Legislation Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, the Implementing Regulations need to be made clear that the implementation of compulsory vocational training for children in legal penalties with mandatory training subsidiary of work carried on in institutions particular, in order to guarantee the implementation of court decisions that have permanent legal force (incraht).Key worsds : brat, Act No. 3 of 1997 on Juvenile JusticeAbstrakBahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Bahwa agar tidak terjadinya Penafsiran yang salah terhadap peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja bagi anak yang di hukum denda dengan subsidair wajib latihan kerja di laksanakan di lembaga tertentu, guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).Kata Kunci : anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak