PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak) - SAWARDI, Jurnal Mahasiswa S2 (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2012)
Abstract This paper is studies of The Jurisdicature principle Impementation Quickly In Corruption Crime Case. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : (1) Execution resistance of justice principle quickly in corruption crime case in Pontianak Justice of Corruption Crime because : a. Condition of defendant experiencing pain strenghtened by description of medical doctor, so that jurisdiction conference experiences the several postponement; b. Public procecutor cannot present witness for a few times court session because witness livings outside Pontianak City and the many witness from civil service occupying structural enough important, so that is not able yet to leaving duty to testify at the time of conference; c. One of judge councilor at the time of conference cannot present because obstructive while and/or executes other duty outside territory of jurisdiction of respected district court. (2) Positive impact of specifying of range of time 120 corruption crime case account days in district court as referred to Section 29 Law Number 46, 2009 Key words : Quick Justice, criminal offense Abstrak Makalah ini membahas masalah Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dikarenakan : a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan; b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persdangan karena saksi berdomisili di luar Kota Pontianak dan banyaknya saksi dari PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga belum dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan; c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan. (2) Dampak positif dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 Kata Kunci : Peradilan Cepat, Tindak Pidana