ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT - NAKSIR SEMBIRING, SH A.212.12.021, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2014)
AbstractThis thesis is studies of the issue of criminal sanctions imprisonment, criminal fines and criminal indemnity payments in the corruption case of social assistance funds based on the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK. By the legal research applies obtained conclusion, that : 1 Application sanctions imprisonment, criminal fines and criminal restitution payment of damages in the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK Date August 29, 2013 to the defendant, not to reflect the value of substantive legal justice. Therefore, viewed from the perspective of the purpose of punishment, criminal sanctions are not going to provide a deterrent effect to the perpetrators of corruption and does not provide a general prevention against corruption behavior in Indonesia in the future. 2 The cause of the disparity verdict in corruption social aid in the criminal justice system in Indonesia can be seen from 4 (four) asepek, namely: a. The use of criminal law as a premium remidium and minimum criminal sanctions (specifically minimum) and maximum (minimum highest) as formulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31, 1999 on Eradication of Corruption Act as amended by Law Number 20, 2001, it turns out in practice still not efektif. b. Factors integrity, morality, capability, and professionalism of judges who carry out the mandate is still low in corruption eradication in Indonesia. c. Factors criminal and lawyer, who attempted in various ways (bribes) to influence the judge to give a lenient verdict to the defendant. d. Not padunya implementation of an integrated criminal justice system (Integrated Criminal Justice System) by Law Enforcement Institutions in Indonesia. Furthermore, it is recommended that the application of criminal sanctions in corruption cases in Indonesia can be implemented to meet the value of the substantive law of justice, it is necessary to clear sentencing guidelines based on criminal law. In addition, integrity, morality, capability, and professionalism of law enforcement officials in the criminal justice system in Indonesia needs to be continually improved over time. Keywords: application, imprisonment, criminal fines, criminal Compensation loss, corruption, social aid, and court decisions.AbstrakTesis ini membahas masalah penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK Tanggal 29 Agustus 2013 kepada terdakwa, belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif. Sebab, dilihat dari persepektif tujuan pemidanaan, penerapan sanksi pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan tidak memberikan prevensi umum terhadap perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia ke masa depan. 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat) asepek, yaitu: a. Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium dan penerapan sanksi pidana paling singkat (minimum khusus) dan paling lama (minimum tertinggi) sebagaimana diformulasikan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata dalam praktiknya masih belum efektif. b. Faktor integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas hakim yang masih rendah dalam mengemban amanah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. c. Faktor pelaku tindak pidana dan pengacaranya, yang berupaya dengan berbagai cara (suap) untuk mempengaruhi hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa. d. Belum padunya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) oleh Institusi Penegak Hukum di Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan agar penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilaksanakan memenuhi nilai keadilan hukum substantif, maka diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas berdasarkan undang-undang hukum pidana. Selain itu integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan sepanjang masa.Kata Kunci: penerapan, pidana penjara, pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti kerugian, tindak pidana korupsi, dana bantuan sosial, dan putusan pengadilan.