HIRARKHISITAS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DENGAN PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 - TESANO. SH. A.21211006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRACTThis thesis focuses hirarkhisitas Position Regulation With Local Regulation System InLegislation In Review of Law No. 12 of 2011. From the study authors using normative legalresearch conclusion: that 1). that the position of ministerial regulations have a higher degreeof regulatory regions, because the position of the ministry as an auxiliary body president whoruns a general policy lines that have been determined and the scope of the enforceability of anational ministerial regulation as well as the substance that is regulated in a ministerialregulation is a translation directly from the enactment laws, rules and regulations president.2). that the ministerial decree is a statutory laws and regulations and has levelitas higher thanlocal regulations, so as to enter the ministerial decree in the preamble to "remember" in alocal regulation is not a mistake that results are not legitimate normative regulation of thearea. Suggestions are: 1). To ensure a uniformity in the formation of local regulations, shouldany local regulations included in the preamble ministerial regulations "remember" .2). itwould need to review and revise Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Laws andRegulations to incorporate a ministerial regulation in a hierarchy, so that no longer occurdifferent interpretation and debate between the degree of regulation of the minister with localregulations.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan PeraturanDaerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Tinjau Dari Undang UndangNomor 12 Tahun 2011. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif diperoleh kesimpulan : bahwa 1). bahwa kedudukan peraturan menterimempunyai derajat yang lebih tinggi dari peraturan daerah, karena kedudukan lembagakementerian sebagai pembantu presiden yang menjalankan garis kebijakan umum yang telahditentukan dan ruanglingkup keberlakuan peraturan menteri berskala nasional serta materimuatan yang diatur dalam peraturan menteri merupakan penjabaran secara langsung dariundang-undang, peraturan presiden dan peraturan pemerintah. 2). bahwa peraturan menterimerupakan suatu peraturan perundangan-undangan dan mempunyai levelitas yang tinggidibandingkan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalamkonsiderans â€œmengingatâ€ dalam suatu peraturan daerah bukanlah suatu kesalahan normativeyang berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut. Saran-sarannya adalah : 1). Agarterjadi keseragaman dalam pembentukan peraturan daerah, sudah seharusnya setiap peraturandaerah mencantumkan peraturan menteri dalam konsiderans â€œmengingatâ€.2). perlu kiranyamengkaji ulang dan merevisi UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan untuk memasukkan peraturan menteri dalam suatu hirarkhi, agar tidaklagi terjadi tafsir yang berbeda serta perdebatan antara derajat peraturan menteri denganperaturan daerah.