ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2007 PASAL 20 KAITANNYA DENGAN PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DI KABUPATEN KUBU RAYA - J U H A D I. A.21208001, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRACTThis thesis discuss an Analysis Of The Law No. 35 of 2007 Section 20 Relation To The Implementation Regional Regulation of Pontianak Regency In Kubu Raya Regency. Form the research using methods of normative sociological and legal research, and referring to the primary and secondary of legal materials. The legal materials are collected by an inventorisation of the positive law and literature searches related to the subjects of research. The result of the law research showed that the rule implementation of the main regency to the expansion regency, as a legal fact extarction presented of law No. 35 of 2007 concerning the formation of Kubu Raya regency assignment. Any logical ratio or the reason for the implementation of the rule of Pontianak regency to the Kubu Raya regency it is caused by 4 elements, that is : (1) area condition, that Kubu Raya Regency remains a unity form and the state of the plains and waterways that once owned and managed by the main regency, (2) fund element, means the area funding management, (3) human resourches, means legislator and ability limitation in the areas rule formation, and (4) as a prevention, to avoid the vacum of law, while waiting for the law products set up in that expansion regency. The rule implementation of Pontianak regency in Kubu Raya regency is a legal action, due to based on the stronger law, namely the law No. 35 of 2007 which talked about the rule impelementation of Pontianak regency in Kubu Raya regency.Keyword : Implementation Of Regional Regulation; Main Regency; Expansion Regency.3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 Pasal 20 Kaitannya Dengan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis, serta mengacun pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Induk terhadap Kabupaten Pemekaran, sebagaimana fakta hukum yang disajikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 tentang Penetapan Terbentuknya Kabupaten Kubu Raya. Terdapat alasan mengapa diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak bagi Kabupaten Kubu Raya disebabkan dari empat unsur, yaitu (1) unsur kondisi wilayah, bahwa wilayah Kabupaten Kubu Raya masih merupakan satu kesatuan bentuk dan keadaan dataran dan perairan yang pernah dikuasai dan dikelola oleh Kabupaten Induk, (2) unsur anggaran, yaitu pembiayaan daerah, (3) sumber daya manusia, yaitu keterbatasan legislator dan kemampuan dalam pembentukan peraturan daerah, dan (4) untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum pada daerah pemekaran selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, sampai menunggu ditetapkannya produk hukum di kabupaten pemekaran tersebut. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya merupakan tindakan yang legal (sah) karena dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 09 tahun 2008 tentang Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci : Pemberlakuan Peraturan Daerah; Kabupaten Induk, berita, nasional, terkini, harian regional, Kabupaten Pemekaran.