IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR MENURUT SK MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 1426/MENKES/SK/XI/2002 DI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG - Roman Adipangarsa Drs. Rina Martini, M.Si Drs. Ahmad Taufiq, M.Si (Journal of Politic and Government Studies, 2013)
Pembangunan kesehatan merupakan usaha untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pembanguan kesehatan harus dipandang sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi. Obat merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling nyata dan paling dirasakan oleh pasien yang berkunjung di tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan. Sistem distribusi obat memeiliki peranan kunci dalam menentukan bagaimana obat yang menjadi komponen penting pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat. Sulit tidaknya obat didapatkan masyarakat sangat bergantung pada mekanisme distribusi obat dipraktekkan.Penelitian ini merupakan penelitian fenomenalogi yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian Maupun proses dalam implementaasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang.Implementasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah berjalan cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman yang sudah dibuat terkait proses distribusi obat sudah dijalankan, namun human error dan miss communication masih menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan tersebut dan perlu diadakan pembenahan.Saran bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang sehubungan dengan implementasi kebijakan distribusi obat di Semarang adalah pembenahan sistem komunikasi, baik antar instansi maupun antar pegawai, pemenuhan sumber daya, serta training dan pelatihan guna menajamkan kemampuan pegawai sebagai komponen penting dalam proses distribusi obat.