TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MANFAAT BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI UNDERLYING ASSET DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - Yandika Perdana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Yandika Perdana, Budi Santoso, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur 65145 Telp/Fax : +62 341 553898/ +62 341 566505 Email: hukum@ub.ac.id (yandikaperdana17@gmail.com) ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kebijakan pemerintah tentang penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk menjadikan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk peminjaman utang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan  pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Hak manfaat atas barang milik negara tidak dapat dijadikan obyek Underlying Asset karena hak manfaat melekat dengan bendanya. Hak manfaat barang milik negara dijadikan underlying asset sama dengan menjaminkan barang milik negara yang mana terdapat larangan menjaminkan BMN dengan alasan apapun di UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara. Penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN hanya dalam bentuk hak pemanfaatan dari BMN tersebut, tidak memberikan pula kepastian hukum bagi investor SBSN. Sebaiknya pemerintah melakukan judicial review terkait Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 dan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Pemerintah dapat pula memperbaharui hak manfaat dengan cara mendaftarkan haknya menjadi hak tanggungan Kata Kunci : Surat Berharga Syariah Negara, Underlying Asset, Barang Milik Negara  Abstract This research begins with the observation of a government’s policy concerning the utilisation of state’s assets as underlying assets as an access to issuing state’s sharia securities, which is further aimed to find out and analyse whether the implementation of Law Number 19 of 2008 concerning State’s Sharia Securities is appropriate to transfer the rights of the state’s assets to underlying assets over loan. This research was conducted based on normative-juridical method, statute, conceptual, and analytical approach. The result of the research reveals that the benefit rights of state’s asset cannot be transferred to underlying asset since the benefit rights are attached to the object. Transferring state’s asset to underlying asset is equal to setting a state’s asset as a collateral and this violates Law Number 1 of 2008 concerning State Treasury that bans this transfer. The utilisation of state’s asset as SBSN asset is only restricted to the rights to use by the state’s objects, and it does not give legal certainty for investors of SBSN. It is advisable that the government carry out judicial review of Article 11 paragraph (4) of Law Number 19 of 2008 and Article 49 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004. The government can also renew the benefit rights by registering the rights into mortgage rights. Keywords: state’s sharia securities, underlying asset, state’s assets