ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Putusan nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, Putusan nomor 178/Pidsus ITE/2015/PT. Bdg, Putusan nomor 1201/K.Pidsus/2016, dan Putusan nomor 324 PK/Pid.sus/2018) - Andira Aviyanti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Andira Aviyanti, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Alfons Zakaria, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono nomor 169 Malang Email: aviyantiandira18@gmail.com Abstrak Jurnal ini mengangkat perbedaan putusan tentang kasus ITE yang menjerat Wisni Yetti. Pengambilan skripsi ini di latar belakangi adanya perbedaan penafsiran hakim tentang syarat alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan kasus tersebut. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1).Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang Alat Bukti Elektronik? (Studi Putusan nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, Putusan nomor 178/Pidsus ITE/2015/PT. Bdg, Putusan nomor 1201/K.Pidsus/2016, dan Putusan nomor 324 PK/Pid.sus/2018)? (2).Apakah Penyebab  Perbedaan Amar Putusan nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, Putusan nomor 178/Pidsus ITE/2015/PT. Bdg, Putusan nomor 1201/K.Pidsus/2016, dan Putusan nomor 324 PK/Pid.sus/2018? (3).Bagaimana karakteristik alat bukti elektronik yang sah untuk diajukan dalam persidangan?. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Majelis Hakim dalam Putusan nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg dan Putusan nomor 1201/K.Pidsus/2016 berpendapat bahwa Dokumen Elektronik berupa bukti foto copy percakapan antara Wisni Yetti dengan Nugraha Mursyid dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan hal ini dikarenakan majelis hakim tidak memperhatikan syarat alat bukti elektronik, sedangkan Putusan nomor 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT. BDG dan Putusan nomor 324 PK/PID.SUS/2018 Majelis Hakim menolak dokumen elektronik yang diajukan dalam persidangan dikarenakan tidak memenuhi syarat alat bukti elektronik dalam persidangan.Perbedaan amar putusan tersebut disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pengambilan alat bukti elektronik sehingga pengajuan alat bukti elektronik dalam persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil selain itu pengambilan alat bukti elektronik harus dilakukan melalui digital forensik oleh orang yang memiliki kompetensi.   Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik, Informasi dan Transaksi Ekonomi, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana   ABSTRACT This research investigates the difference of the decisions concerning electronic Information and Transactions sentencing Wisni Yetti, specifically regarding different interpretations about electronic evidence presented in court proceeding for this case. The research problems studied involve: (1) what is the basic consideration of the judges regarding electronic evidence? (A study of Decision Number 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, Decision Number 178/Pidsus ITE/2015/PT. Bdg, Decision Number 1201/K.Pidsus/2016, and Decision Number 324 PK/Pid.Sus/2018)? What causes differences among those decisions? (3) What valid characteristics the evidence has to meet to be presented at court? This research was conducted based on normative juridical method and case approach. The research studies that based on Decision Number 1337 and 1201, the judges agree that printed copy of conversation between Wisni Yetti and Nugraha Mursyid can be presented as proof at court, in which the judges fail to look at the requirement of electronic evidence. However, in the Decision Number 178 and Decision Number 324, the judges rejected the electronic proof presented at court since it is regarded failing to meet the requirement as electronic evidence at court. This discrepancy is due to the absence of rules clearly regulating the procedures of obtaining electronic evidence. Such a piece of evidence has to fulfil both procedural and substantive material, and acquiring evidence has to be performed through digital forensic that involves competent individuals.   Keywords: electronic document, evidence, electronic evidence, economic information and transactions, proving system, criminal offense