PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA KEDIRI (Studi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Kediri) - Imam Tabrani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
IMAM TABRANI, LUTHFI EFENDI,S.H.,M.Hum,  AGUS YULIANTO,S.H.,M.H FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl. MT. Haryono No.169, Malang 65145, Jawa Timur Indonesia Telp.0341-553898 : Fax.0341-566505 Email : imamtabrani25@gmail.com ABSTRAK Akhir-akhir ini produk Barang Kena Cukai (BKC) yang beredar di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Terutama BKC dari produk Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Selain itu produk-produk BKC tersebut sangat mudah kita jumpai mulai dari toko kelontong dan toko pinggir jalan sampai supermarket dan mall-mall besar. Terhadap BKC tersebut tentu instansi pemerintah yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai dari pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan atas BKC tersebut. Berdasarkan UU cukai di jelaskan bahwa terhadap produk-produk BKC tersebut terutang pungutan negara yang di sebut cukai. Dengan adanya piutang negara tersebut DJBC sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan atas pihak-pihak yang berkaitan dengan BKC (reksan cukai) agar pungutan tersebut dapat terpenuhi. Dalam UU cukai juga di sebutkan bahwa tata cara pelunasan atas cukai terbagi menjadi 3 cara yakni : pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Berkaitan dengan pelunasan BKC dengan pelekatan pita cukai, DJBC mempunyai tugas untuk melayani pihak-pihak yang menggunakan pita cukai untuk pelunasan cukainya mulai dari  penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai dan pengadministrasian pita cukai sampai pita cukai tersebut di lekatkan pada BKC yang bersangkutan. Atas prosedur tersebut sudah di keluarkan beberapa dasar hukum sebagai landasannya seperti Peraturan Direktur Jenderal  Bea dan Cukai NO. PER-49/BC/2011 dan diubah   terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai   NO. PER-08/BC/2014. Kata Kunci : Pengawasan Bea Cukai, pita cukai, barang kena Cukai etil alkohol. Control over Customs and Excise over Implementation and Order of Excise Tax Band of Tobacco Products in Medium Customs and Excise Control and Services in Kediri City (A study in Medium Customs and Excise Control Services in Kediri)   ABSTRACT Taxable products distributed in the society are varied and abundant, especially tobacco products and ethyl alcoholic beverages. These taxable products are often found in grocery stores, street shops, or even in supermarkets and malls. Taxable products are under the responsibility of Directorate General of Customs and Excise in terms of services, inspection, and supervision of the taxable goods.Law concerning excise states that those taxable products are entitled to levies, commonly called as excise charged by the state. The Directorate General of Customs and Excise are responsible to give services to parties regarding taxable products to help collect the excise. The law also mentions the three guidelines of paying off the tax: payment, attachment of excise tax band, and attachment of stamp indicating repayment. Regarding the repayment of taxable goods and attachment of the excise tax band, the Directorate General of Customs and Excise is responsible to give services to the parties involved in terms of the use of excise tax band for the payment. This responsibility ranges from providing the excise tax band, ordering excise tax band and administering the excise tax band to its attachment to taxable products. All those procedures work under legal basis such as Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-49/BC/2011, amended to Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-08/BC/2014.   Keywords: control over customs and excise, excise tax band, taxable products ethyl alcohol