KEABSAHAN PENGGANTI TANDA TANGAN SEBAGAI PENGESAHAN DOKUMEN PERBANKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS - Al Farizi Aulia Warsito (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Al Farizi Aulia Warsito, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya alfariziwarsito2@gmail.com Â  ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait kekosongan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengganti sebuah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen dalam pelayanan perbankan bagi Penyandang Disabilitas. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan minimnya akses keuangan bagi Penyandang Disabilitas yang menyebabkan memperlambat dalam peningkatan kesejahteraan. Ketentuan dokumen yang sulit dipenuhi oleh Penyandang Disabilitas menyebabkan layanan perbankan belum menjangkau keseluruhan warga Negara. Salah satu ketentuan yang dianggap sulit adalah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan, beberapa Penyandang Disabilitas Tuna Daksa tidak dapat melakukan tanda tangan secara konsisten. Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan PendekÐ°tÐ°n PerundÐ°ng-undÐ°ngÐ°n dan PendekÐ°tÐ°n ÐnÐ°litis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas penÐ°fsirÐ°n yÐ°ng menÐ°fsirkÐ°n perÐ°turÐ°n perundÐ°ng-undÐ°ngÐ°n dihubungkÐ°n dengÐ°n perÐ°turÐ°n hukum Ð°tÐ°u undÐ°ng-undÐ°ng lÐ°in Ð°tÐ°u dengÐ°n keseluruhÐ°n sistem hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan belum memiliki regulasi atas pelayanan yang ramah bagi Penyandang Disabilitas. Pengganti tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan yang memiliki kekuatan hukum yaitu dengan membubuhkan cap jempol hanya dapat dilakukan Pejabat berwenang yakni Notaris. Kata Kunci: Perbankan, Penyandang Disabilitas Â  ABSTRACT This research is aimed to investigate the loophole in a regulation over a replaced signature put in a document in banking to facilitate the disabled. This research departs from the limited financial access for disabled people, and this lack has hampered welfare. The provision of the document that is not fulfilled by the disabled indicates that banking services do not embrace all people of the state. For example, putting signatures on banking documents can be a challenging task for disabled people, leading to inconsistent form of signatures. This research employed normative legal research, statute, and analytical approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the data was analysed by means of systematic and legal interpretation where legislation was linked to legal rules or other laws or to the whole legal system. The research concludes that Financial Services Authority (OJK) has not set any regulations governing services supporting the disabled. The only replacement of signature regarded valid is thumbprint given before a notary as an authority since it holds legal force. Keywords: banking, disabled people Â