PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI HAARP SEBAGAI SENJATA RAHASIA BERDAMPAK PADA KERUSAKAN DI NEGARA LAIN DITINJAU BERDASAR HUKUM INTERNASIONAL - Amada Ilmi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Amada Ilmi, Dr. Herman Suryokumoro, SH., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: ilmiamadda@gmail.com ABSTRAK HAARP merupakan sebuah penelitian ionosfer berbentuk teknologi super canggih yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Dalam pembuatannya didanai Angkatan Udara, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dirancang dan dibangun oleh BAE Advanced Technologies (BAEAT) terletak di Alaska. Berguna untuk menciptakan dan/atau merubah suatu iklim, cuaca, membuat awan dan hujan buatan. Dan dalam spesifikasi proyek besarnya diduga mampu menciptakan bencana buatan dalam skala kecil atau besar di wilayah yang ditentukan, seperti; tornado, badai, hujan, bahkan tsunami, dengan cara menangkap pancaran ionosfer kemudian ditembakkannya kekuatan ionosfer tersebut. HAARP adalah teknologi yang dalam hukum belum diatur mengenai bentuk teknologi serta pengoperasiannya. Sehingga studi kasus HAARP merupakan kekosongan hukum. Karena berpotensi besar dijadikan sebagai senjata rahasia sebagai upaya pertahanan negara dan perlawanan, HAARP perlu diawasi kegiatannya, karena terbukti pada beberapa kasus percobaan yang mengakibatkan timbulnya bencana di negara lain, salah satu contohnya Venezuela. Dengan adanya HAARP tersebut, harapannya teknologi ini tidak dimatikan karena dapat memberi manfaat pada suatu keadaan mendesak yang membutuhkan penentuan suatu cuaca dan/atau iklim pada daerah tertentu. Namun karena banyak resiko berbahaya yang dapat timbul termasuk sebagai senjata rahasia, maka saran peneliti agar adanya lembaga internasional yang berwenang membawahi dan mengawasi berjalannya segala proyek HAARP beserta pengoperasian yang melibatkan banyak komponen untuk. Karena belum adanya peraturan jelas yang mengatur secara spesifik dan tidak adanya lembaga internasional berwenang yang berhak menangani kecuali pemerintah AS sendiri. Dan umumnya kasus yang ditimbulkan HAARP berada pada wilayah yurisdiksi negara lain. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata kunci: Teknologi HAARP, senjata rahasia, Hukum Internasional. ABSTRACT HAARP is related to a research on ionosphere involving state-of-the-art technology initiated by the US. Its development is funded by US Air Force, US Navy, University of Alaska, and Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), designed and established by BAE Advanced Technologies (BAEAT) located in Alaska. This development is used to create/or change climate, weather, create clouds or rain. The specification of this mega project is believed to be able to create small- or large-scale artificial natural disaster in a designated region, such as tornado, storm, rain, or even tsunami. This creation is performed by capturing ionosphere before ionosphere power is emitted with force. In terms of the form and operation, HAARP is a technology that is not governed yet, leaving some legal loopholes. Because it is potential to function as a secret weapon to support state defence, the use of this technology has to be under supervision. This technology was once proven to have had a disastrous effect in Venezuela. HAARP is expected to remain in existence in a more positive way to, for example, help determine weather and/or climate in a particular region. Recalling that this technology can turn into something risky as a secret weapon, it is essential that establishment of international body be taken into account to supervise the practices of this HAARP project and its operation involving a huge numbers of components. With normative juridical research method, this study observes that, to date, there is no clear regulation specifically governing this issue and no international authority supervising the practices, except the US per se. Generally, the damage caused by this technology has impacts on the state of another jurisdiction. Keywords: HAARP technology, secret weapon, international law