TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEWENANGANNYA - Elang Galih Wangi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Elang Galih Wangi, Abdul Madjid, Yuliati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : elanggalih252@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab hukum tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya karena saat ini banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan timbulnya akibat bagi penerima layanan yang terpaksa harus menderita kerugian salah satunya yakni timbulnya penyakit sebagai akibat dari perbuatan tukang gigi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perbuatan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, selain itu ketika timbul akibat terhadap penerima layanan atas perbuatan tukang gigi maka tukang gigi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, serta sanksi perdata berupa penggantian biaya penyembuhan dan penggantian kerugian melalui mekanisme gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penerima layanan berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1371 KUHPerdata, serta sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Tukang Gigi, Kewenangan Â  ABSTRACT This research is aimed to find out the liability of dental prothetists performing tasks not within their authority or beyond what is regulated in the law since this action can harm the patients or even cause disease. Juridically, the job not relevant to their authority can be taken as a criminal offense since it violates the provision of Article 83 of Law concerning Health Workers. When the prothetists work affects the patients health, civil sanction can be imposed in the form of compensation for healing and compensation due to the tort affecting the patients according to Article 1365, 1366, and 1371 of Civil Code, a written warning as administrative sanction, and revocation of temporary permit and permanent permit can be used according to the provision of Article 11 of Regulation of Indonesian Health Minister Number 39 of 2014 concerning Training, Supervision, and Dental Prosthetist Permit. Keywords: Liability, Dental Prothetist, Authority