EFEKTIVITÐS PERÐTURÐN SÐNKSI DENDÐ TERKÐIT PELÐNGGÐRÐN KEWÐJIBÐN PENGGUNÐÐN SURÐT PENGÐNGKÐTÐN DI SEKTOR USÐHÐ CÐFÃ‰ - EmÐ°nuelÐ° ÐdinnÐ° (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Emanuela Adinna, Ratih Dheviana Puru Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : emanuela.adinna@yahoo.com Abstrak Agar memberikan kepastian hukum antara pekerja dan pemilik usaha Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur agar dibuatnya perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian kerja secara otomatis telah terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek perjanjian kerja secara lisan sendiri diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) Jo Pasal 63 Undang – Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja secara lisan memang menguntungkan bagi perusahaan, tetapi lebih banyak merugikan tenaga kerja, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pemberian upah pada buruh lebih rendah, jaminan sosial kalau adapun hanya sebatas minimal, tidak adanya job security, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir, sementara Pasal 188 Ayat (1) Jo Pasal 63 Undang – Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja/buruh, bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang hanya melakukan perjanjian kerja secara lisan, sehingga penerapan maupun efektivitas peraturan tersebut patut untuk dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan ketentuan pengaturan mengenai perjanjian kerja secara lisan menjadi tidak efektif disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor substansi yaitu lemahnya norma hukum yang ada, faktor struktur yaitu lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi, dan faktor kultur yaitu budaya hukum yang ada dimasyarakat yang enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Kata Kunci : Efektivitas, Perjanjian Kerja, Ketenagakerjaan, Surat Pengangkatan Abstract Law mandates that work agreement must be provided to bring in legal certainty between employees and employers. Work agreement indicates the existence of work relationship between employees and employers, in which there are rights and obligation of the two parties. The Law suggests that work agreement can be made in either written or oral form according to the rules set by the law. The practice of verbal agreement is governed in Article 188 Paragraph (1) in conjunction with Article 63 of Law concerning Employment. It holds true that verbal agreement between the two parties always benefits companies but not employees since the work relationship is not permanent and does not hold a firm legal framework. Moreover, lower wages, minimum social insurance, lack of job security, and no guarantee of career ladder are some other issues. Article 188 Paragraph (1) in conjunction with Article 63 of Law concerning Employment does not specifically govern rights and obligation between employers and their employees/labours or how the relationship between employers and employees is maintained under the scheme of verbal agreement. Therefore, the application of effectiveness of the regulation needs to be more profoundly studied. The research result reveals that ineffectiveness of verbal agreement is due to the following three factors such as weak legal norm as substantial matter, lack of effectiveness in enforcement of law and imposition of sanction as structural matter, and reluctance of the people to comply with existing provisions, which is categorised as a legal culture issue. Keywords: effectiveness, work agreement, employment, letter of appointment