URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI PENCURIAN UANG ELEKTRONIK DALAM E-WALLET - FÐ°hmi SeptiÐ°n FÐ°uzÐ°n (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Fahmi Septian Fauzan, Ismail Novianto, Alfons ZakariaFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fahmii660@gmail.com Â Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan mengetahui aspek hukum teknologi informasi dan komunikasi terkait Urgensi kriminalisasi pengaturan pencurian uang elektronik dalam e-wallet serta menentukan pengaturan pencurian uang elektronik dalam e-wallet wallet karena mengenai pencurian uang elektronik sudah banyak terjadi di Indonesia, namun ini belum diatur baik didalam KUHP maupun UU ITE . Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penulis memperoleh hasil penelitian bahwa jika pasal 362 KUHP dan 30 UU ITE dikaitkan dengan kasus pencurian uang elektronik dalam e-wallet unsur-unsur pasal 362 KUHP tidak memenuhi karena hanya mengatur pencurian secara umum danunsur dalam Pasal 30 UU ITE tidak terpenuhi, karena tidak mengatur mengenai kerugian ekonomis yang timbul akibat dari pencurian uang elektronik dalam e-wallet, ketentuan tersebut hanya mengatur hingga proses akses illegal dilakukan. Sehingga pelaku pencurian uang elektronik tidak dapat dijerat baik dengan pasal 362 KUHP maupun pasal 30 UU ITE. Maka bedasarkan kasus tersebut pencurian uang elektronik dalam e-wallet dalam peraturan di Indonesia belum ada aturan yang mengatur. Maka dari itu diperlukan adanya kriminalisasi terhadap pencurian uang elektronik tersebut karena pengaturan pencurian uang elektronik dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna e-wallet, dapat meminimalisir pencurian uang elektronik dalam e-wallet, dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet. Kata Kunci : Urgensi Kriminalisasi, Pencurian Uang Elektronik, Cyber Crime, E- Wallet. Â AbstractThis research is aimed to identify and find out legal aspects of information technology and communication regarding the urgency in issuance of law concerning theft of e-money from e-wallet and to set the law concerning the theft as mentioned since this crime has frequently happened in Indonesia, but this case is not governed in Criminal Code and Law concerning Electronic Information and Transactions. This research employed normative juridical method and statute approach. The result of the research reveals that Article 362 of Criminal Code does not cover the case of the theft of e-money from e-wallet but only governs the theft in a more general scope, while the Article 30 of Law concerning Electronic Information and Transactions does not govern anything related to economic loss caused by the theft of e-money from e-wallet; the provision only covers up to illegal access. As a consequence, those involved in the theft of e-money are not punishable by Article 362 of Criminal Code or Article 30 of Law concerning Electronic Information and Transactions. In conclusion, this type of criminal case has no regulations. This crime definitely requires the existence of the law to govern this case, which is intended to guarantee safety, to provide legal protection for e-wallet users, and to minimise the incidence of e-money theft.Keywords: urgency of criminalisation, e-money theft, cyber crime, e-wallet