IMPLEMENTÐSI PÐSÐL 30 ÐYÐT (2) UNDÐNG-UNDÐNG NO. 16 TÐHUN 2004 TENTÐNG KEJÐKSÐÐN DÐLÐM MENYELESÐIKÐN SENGKETÐ TÐTÐ USÐHÐ NEGÐRÐ (Studi di KejÐ°ksÐ°Ð°n Ðgung Republik IndonesiÐ°) - Hidayatul Ikhsani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Hidayatul Ikhsani, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Agus Yulianto, S.H., M.HFakultas Hukum, Universitas Brawijaya hidahidoo97@yahoo.co.idAbstrakPelaksanaan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara telah berjalan dengan baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi supaya dapat melaksanakan tugasnya lebih baik lagi.Kata Kunci: Implementasi, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Tata Usaha NegaraAbstrackThe Implementation of the prosecutor's function as a state attorney attorney in article 30 clause (2) Law No. 16 of 2004 on the prosecutor's Office of Civil and administrative state Attorney with special powers can act both inside and outside the court for and on behalf of the country or government. Based on the results of the study, implementation of article 30 paragraph (2) Law No. 16 of 2004 about the Prosecutor in performing the function as a state attorney attorney showed that the implementation of the function as a state attorney attorney has run well just need to be improved again so as to carry out its job better again.Keywords: Implementation, attorney state Attorney, State administrative disputes