PENGAWASAN PENERAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN - Istikomala Dewi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Istikomala Dewi, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : istiladew@gmail.com Abstrak Pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah sehingga mewajibkan untuk menjunjung tinggi peraturan yang ada, kesadaran untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat, serta penyempurnaan dalam birokrasi yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil masih sering dijumpai, khususnya dalam hal tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini korupsi. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan isu diatas adalah : Bagaimana penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan? Dan apa hambatan dan solusi dari penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahahatan jabatan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan mengetahui hambatan dan solusi dari penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan karena adanya hambatan- hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat disimpulkan dari perolehan rekapitulasi data yang diaporkan dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri dan hasil wawancara dari Bapak Wahyu Chandra, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum Kementerian Dalam Negeri. Kata Kunci : Sanksi, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Kejahatan Jabatan.   ABSTRACT Civil servants work under the government and they are obligated to adhere to Pancasila (State’s Five Principles) as the philosophy and ideology of the state, to 1945 Indonesian Constitution, to the state, and to the government. Thus, it is compulsory for them to highly comply with the regulations, put public interest above all, and improve the state’s bureaucracy for corruption-, collusion-, and nepotism-free country. Article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State’s Civil Apparatuses implies that civil servants may be discharged dishonourably due to imprisonment as declared in court judgement that holds permanent legal force due to malfeasance. Violation of discipline among civil servants is frequent, especially regarding malfeasance or crime related with corruption. With the above issue, this research looks into how dishonourable discharge is imposed as a sanction on civil servants abusing power in their official positions and what are impeding factors and is the solution that can be given to this issue. Moreover, this research is also aimed to find out and analyse the implementation of the sanction, impeding factors, and the solution given. Empirical juridical research method and socio-juridical approach were used. The research reveals that the implementation of the sanction imposed has not been effectively performed due to external and internal factors. This issue is concluded based on the recapitulation of data as reported by local governments to the Ministry of Home Affairs and the information from interview with Mr. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum as the Chief of Advocacy of the Ministry of Home Affairs. Keywords: supervision, sanction, dishonourable discharge, civil servants, malfeasance