KEABSAHAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE) SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST) - Novid Rizqi Prayoga (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Novid Rizqi Prayoga, Dr. Prija Djatmika, SH. MS., Eny Harjati, SH. M.hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : noviderpe@gmail.com ABSTRAK Dalam kitab hukum acara pidana pasal 183 disebutkan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah adalah yang tertera dalam pasal 184 ayat (1), dalam putusan nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., menyebutkan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Hal ini tentukan bertentangan dengan pasal 183 jo 184 ayat (1) yang dimana alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence tidak dikenal di hukum Indonesia dan tidak ada pengaturan lebih jelasnya. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi hukum mengenai keabsahan dari alat bukti tidak langsung tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari alat bukti tidak langsung agar tidak terjadinya ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sebab hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit) dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Kata Kunci : Keabsahan, alat bukti tidak langsung, dasar hakim, hukum acara pidana Â  ABSTRACT Article 183 of Criminal Code Procedure implies that a judge cannot deliver a sentence to a defendant unless the case is proven by at least two pieces of valid evidence and certainty carried out by the judge concerning the assumption that the defendant is responsible for wrongdoing. This article determines the requirement that has to be met by judges to allow them to pass the sentence to the defendant, and valid evidence refers to Article 184 paragraph (1). The Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST mentions that the judge can use circumstantial evidence unless an eyewitness of a murder is revealed. This contravenes Article 183 in conjunction with 184 paragraph (1), in which Indonesia does not recognise this type of evidence and no regulation governs this evidence further. This decision has sparked pros and cons among legal practitioners regarding the validity of the evidence. This research is aimed to find out the validity of circumstantial evidence to provide legal certainty in societies. This research employed normative-juridical method, statue, and case approach. The research has found out that, according to Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, judges as the primary organ of court and as the executors of judicial power must be able to pass the judgement in a case despite the absence of the legal provision regarding the case since judges are generally believed to understand law (ius curia novit) and to be able to settle a case according to their knowledge and assurance. Keyword : validity, circumstantial evidence, judgeâ€™s basic consideration, criminal code procedure