PERMOHONÐN PENUNDÐÐN KEWÐJIBÐN PEMBÐYÐRÐN UTÐNG (PKPU) TERHÐDÐP LEBIH DÐRI SÐTU DEBITUR SEBÐGÐI TERMOHON - RÐ°jÐ° Usul ÐdriÐ°n SimÐ°rmÐ°tÐ° (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Raja Usul Adrian Simarmata, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email: adriansimarmata0998@gmail.com ABSTRAK Jurnal ini menganalisis mengenai Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap lebih dari satu debitur sebagai termohon. Adapun permasalahan dalam jurnal iniÂ  adalah tidak adanya regulasi atau ketentuan yang mengatur mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayarn utang terhadap lebih dari satu debitur sebagai termohon, sehingga pada praktiknya hakim memiliki penafsiran sendiri untuk memutus permohonan tersbut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa hakim yang menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap lebih dari satu debitur menggunakan pasal 8 ayat (4) Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai dasar hukum penolakan. Walaupun pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pembuktian sederhana terkait adanya lebih dari satu kreditur dan salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Harus terdapat batasan agar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap lebih dari satu debitur dapat diterima oleh hakim dan penyelesaian utang-piutang dapatterlaksana dengan efisien seperti hubungan hukum antara para kreditur terhadap debitur-debiturnya. Undang-undang juga diharapkan untuk mempunyai regulasi dan ketetuan terhadap permohonan kewajiban pembayaran utang terhadap lebih dari debitur sebagai termohon. Kata Kunci : Regulasi, Pembuktian Sederhana, Hubungan Hukum Â  ABSTRACT This paper is aimed to analyse suspension of debt payment obligation (hereinafter PKPU) with more than one debtor as the requested. The issue studied is concerning regulations or provisions governing request for the suspension mentioned towards more than a debtor as the requested parties. The judge, in this case, has his own interpretation to handle the request. The method used in this research is normative juridical. The research concludes that the judge turns down the request with more than one debtor according to Article 8 paragraph (4) of Law concerning Bankruptcy and PKPU as a legal framework of the repudiation although the Article only includes simple evidence of more than one creditor and one of the debts has exceeded the limit and is payable. It is essential that there be a scope to allow this scheme to be accepted and implemented efficiently for the sake of the connection between creditors and debtors. It is expected that law hold its regulations and provisions concerning request for obligation to pay debts for more than one debtor as the requested parties. Keywords : regulation, simple proving, legal relation