PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN TIKET BERDIRI PADA KERETA API JARAK DEKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 63 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MININUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API - Ronaldy Wira Dharma (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Ronaldy Wira Dharma, Dr. Sihabudin, SH., MH., Ranitya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : ronalddharma1302@gmail.com ABSTRAK Keberadaan penumpang berdiri pada moda kereta api khususnya kereta api perkotaan memang sudah lazim di Indonesia. Praktik yang demikian pada dasarnya diperbolehkan apabila dalam pelaksanaan usahanya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 134 Ayat (2) huruf b PP Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam perjalanan untuk kereta api perkotaan diharuskan paling sedikit memuat fasilitas pegangan tangan untuk penumpang berdiri. Akan tetapi pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api secara spesifik mengecualikan Kereta Api Jarak Dekat atau Kereta Lokal sebagai salah satu kereta api perkotaan untuk tidak disediakannya fasilitas pegangan tangan yakni berupa hand rail dan hand grip. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan tiket berdiri KA Jarak Dekat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Permenhub PM 63/2019. Dimana metode yang digunakan adalah yuridis ormative dengan membandingkan peraturan satu dengan peraturan lain yang terkait. Bahwa kemudian didapati adanya konflik hukum antara Permenhub PM 63/2019 dengan PP Nomor 72 Tahun 2009 yang berujung pada pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Terhadap perlindungan konsumen terdapat adanya hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) UUPK dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa khususnya pengguna tiket berdiri KA Jarak Dekat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak Konsumen, Penumpang Berdiri, Kereta Api Jarak Dekat   ABSTRACT Witnessing standing passengers in some cars of short distance train is common in Indonesia. This scene is allowed as long as it complies with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 134 Paragraph (2) letter b of Government Regulation Number 72 of 2009 concerning Traffic and Train Transport regarding Minimum Service Standards (SPM) makes handles compulsory for standing passengers on a train. However, the Regulation of Minister of Transportation PM 63 of 2019 concerning Minimum Service Standards in Train Transport specifically excludes handrail or handgrip to be provided on the train operating short distance. This research is aimed to describe and analyse the legal protection for standing passengers on a train operating short distance in Indonesia according to Regulation of Minister of Transport PM 63/2019 by employing normative juridical method where regulations are compared. The research has found out that there is legal conflict between the regulation of Minister of Transportation PM 63/2019 and Government Regulation Number 72 of 2009 that leads to violation of consumers’ rights as governed in Law concerning Consumer Protection. Some rights held by the consumers are left unfulfilled while they are supposed to have their right to comfort, security, and safety when they use the services of train serving short distance. Keywords: legal protection, consumers’ rights, standing passengers, short distance train