URGENSI PENGATURAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI INDONESIA - Savira Oktavia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Savira Oktavia, Alfons Zakaria, S.H., LL.M., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: savoktavia@gmail.com ABSTRAK Pemutusan akses internet merupakan salah satu bentuk tindakan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat digunakan untuk memerangi tindak pidana terhadap ujaran kebencian yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Tindakan pembatasan HAM oleh negara diatur dan dibatasi dalam beberapa instrumen Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pemutusan akses internet juga perlu memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dalam instrumen Hukum dan HAM tersebut agar tidak memicu terjadinya pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan pemutusan akses internet dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai instrumen Hukum dan HAM, serta membentuk pengaturan yang ideal tentang pemutusan akses internet dalam bentuk undang-undang yang mengantisipasi timbulnya pelanggaran HAM dan sekaligus efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait ujaran kebencian yang terjadi secara masif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutusan akses internet di Indonesia yaitu UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tidak sesuai dengan instrumen Hukum dan HAM nasional maupun internasional. Maka dari itu perlu dibentuk pengaturan pemutusan akses internet secara rinci dalam bentuk undang-undang yang memuat beberapa substansi yaitu syarat kondisi pemutusan akses internet yang objektif, durasi pemutusan akses internet, prosedur pemberitahuan mulainya pelaksanaan, lembaga khusus yang berwenang, ganti rugi, dan ketentuan pidana agar urgensi pengaturannya terpenuhi. Kata kunci: pemutusan akses internet, ujaran kebencian, hak asasi manusia Â  ABSTRACT Cut of Internet access is another form of human right restriction. This measure is intended to eradicate hate speech that is likely to violate the unity of the nation. This form of restriction is regulated and restricted in some instruments of law and Human Rights. Therefore, the cut of access to the Internet should also meet particular requirement in the Instruments of law and Human Rights, or any measures that overlook can lead to the violation of Human Rights. This research is aimed to find out to what extent the cut of access to the Internet in Indonesia is regulated in legislations according to the instruments of law and Human Rights and to find out the proper regulation regarding the internet access cut in the form of law that anticipates the potential of violation of Human Rights and that can effectively prevent any hate speech as a criminal offense that has massively taken place. Normative juridical method, statute, comparative, and conceptual approach were employed. The research result shows that the Law concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 are irrelevant to the instruments of law and Human Rights either in national or international scope. Therefore, detailed regulation regarding the cut of internet access needs to be arranged in the form of law consisting of several substance like the objective condition of the internet cut, the duration of the cut, the procedures of information on the inception, authorised body, compensation, and the criminal provisions to settle the urgency of the regulation. Keywords: cut of Internet access, human rights