LARANGAN PROGRAM SIARAN YANG MENAMPILKAN BAGIAN TUBUH TERTENTU (Studi Implementasi pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pada KPI Pusat Jakarta) - Muhammad Jundi Aziz (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Muhammad Jundi Aziz, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : mjundiaziz@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui subjek yang dimaksud dari pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran dan bagaimana batasan serta penerapannya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk mengawasi semua tayangan televisi yang ada diindonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan wawancara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bagian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dan bagian Pengaduan Masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia dan pendekatan analitis. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata – kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal 18 huruf h Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran subjek yang dimaksud adalah seorang perempuan dan batasan yang dimaksud dalam pasal tersebut jika memang pengambilan gambar melebihi waktu yang ditenutkan dan penayangannya untuk menarik perhatian penontonnya dan menghilangkan pesan atau isi cerita yang dibawakan dan juga dalam penerapannya Komisi Penyiaran Indonesia berusaha untuk terus menjaga siaran pertelevisian yang sehat dan juga melakukan pengawasan sesuai fungsi,tujuan dan asas yang berlaku. Kata Kunci : Standar Program Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia, P3SPS, Unsur Seksualitas, Asas Kepastian Hukum, Kebebasan dan Adil. This research is aimed to find out the subject as intended in Article 18 letter h of Regulation of Indonesian Broadcast Commission Number 02/P/KPI/03/2012 concerning Standard set for Broadcast Program and to investigate the scope of the implementation as performed by Indonesian Broadcast Commission as a body that holds the authority to supervise all TV programs broadcast in Indonesia. Empirical juridical method was employed, supported by analytical approach and interviews with the Chief of Indonesian Broadcast Commission, the person in charge of the supervision of Indonesian Broadcast Commission, and the person in charge of handling grievances. The data was further analysed by means of descriptive and qualitative technique, both of which were aimed to describe the condition and the status of the phenomenon elaborated in words and sentences and they were later grouped based on categories to draw a conclusion. The research result finds out that the subject intended in Article 18 letter h refers to a woman and the scope meant refers to the time of the recording of the subject exceeding the time set by the commission, which is aimed to distract viewers and to reduce the message or the part of the plot that is broadcast. In terms of implementation, the Indonesian Broadcast Commission has been trying to bring positive TV programs to viewers and has been supervising functions, objectives, and the principles in place. Keywords: standard of broadcast program, Indonesian Broadcast Commission, P3SPS, Sexual content.