PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (1) HURUF c PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN TERKAIT PEMANFAATAN HUTAN PROD - Kristian Agum Dwi Sayogo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Kristian Agum Dwi Sayogo, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : kristianagum45@gmail.com ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, flora dan faunanya yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik wisata. Kegiatan di sektor pariwisata selain bermanfaat bagi para wisatawan, juga dapat meningkatkan pendapatan negara lewat devisa serta dapat mensejahterakan rakyat. Kabupaten Blitar memiliki luas Hutan Produksi yaitu 42.304,30 Ha (Hektare), dan yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam hanya kurang lebih 707,9 Ha atau hanya kurang dari 2 % (persen) dari luas keseluruhan wisata alam yang ada di hutan produksi Kabupaten Blitar. Jika dikembangkan dengan baik, pastinya akan sangat luar biasa dan akan menguntungkan berbagai pihak terutama masyarakat. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 33 Ayat (1) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Namun pelaksanaannya Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Kegiatan Usaha Wisata Alam di Kabupaten Blitar Kurang Efektif meskipun sudah ada usaha wisata alam yang sudah berjalan. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha wisata alamnya serta sangat kurangnya dalam sektor perizinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni Pertama, Faktor hukumnya karena Kabupaten Blitar belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. Kedua, Faktor penegak hukum memiliki kelemahan dalam hal penegakan hukum administrasi terutama tentang perizinan. Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas terdapat kelemahan dalam hal belum meratanya tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil dalam sektor pariwisata di Lembaga terkait, serta masih sangat kurangnya bidang anggaran dalam pengembangan destinasi wisata alam. Keempat, Faktor masyarakat memiliki kelemahan dalam kesadaran hukum terkait hal perizinan dan komitmen pengelolaan wisata alam di kawasan hutan produksi. Kelima, Faktor Kebudayaan memiliki kelemahan dimana masyarakat masih belum sadar dengan potensi wisata alam yang berada di hutan produksi untuk dijadikan usaha wisata alam. Kata Kunci : Pemanfaatan, Hutan Produksi, Wisata Alam     ABSTRACT Indonesia have a lot natural beauty, flora and fauna which can be used as a potential tourism. In addition to being beneficial for tourists, activities in the tourism sector can also increase state income through foreign exchange and can prosper the people. Blitar Regency has an area of ​​Production Forest that is 42,304.30 Ha (Hectare), and which is used for natural tourism activities is only about 707.9 Ha or only less than 2% (percent) of the total area of ​​natural tourism in the Blitar Regency production forest . If it is well developed, it will certainly be extraordinary and will benefit various parties, especially for the community. This has been regulated in Article 33 Paragraph (1) Letter c of Government Regulation Number 3 of 2008 on Amendment to Government Regulation Number 6 of 2007 on Forest Management and Preparation of Forest Management Plans and Forest Utilization. However, the implementation of Production Forest Utilization for Nature Tourism Business Activities in Blitar District is Less Effective even though there is already a natural tourism business that is already running. That is due to the lack of maximum management and development of its natural tourism business and the lack of licensing in the sector. The factors that influence it are first, the legal factor because Blitar Regency does not yet have a Local Regulation on Tourism. Second, law enforcement factors have weaknesses in terms of administrative law enforcement, especially regarding licensing. Third, there are weaknesses in the facilities factor in the unequaled workforce that is educated and skilled in the tourism sector in related institutions as well as the very lack of budget fields in developing natural tourism destinations. Fourth, community factors have weaknesses in the community's legal awareness regarding the law, especially in terms of licensing natural tourism management in production forest areas. Fifth, Cultural Factors have weaknesses where people are still not aware of the potential of nature tourism in the production forest to be used as a nature tourism business. Keywords: Utilization, Production Forest, Nature Tourism