LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BUKAN MERUPAKAN FASILITAS MAKAM (Studi Efektivitas Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman ) - Agil Restu Prasetya Gutama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Agil Restu Prasetya Gutama, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., ÐninditÐ° PurnÐ°mÐ° NingtyÐ°s, S.H., M.H.FÐ°kultÐ°s Hukum, UniveristÐ°s BrÐ°wijÐ°yÐ°Jl. MT. HÐ°ryono No.169 MÐ°lÐ°ngEmÐ°il : agilrestup@gmail.comABSTRAK PermÐ°sÐ°lÐ°hÐ°n yÐ°ng terdÐ°pÐ°t dÐ°lÐ°m penelitiÐ°n ini Ð°dÐ°lÐ°h Ð°dÐ°nyÐ° perbedÐ°Ð°n Ð°ntÐ°rÐ° Ð°turÐ°n (dÐ°s sollen) dÐ°lÐ°m hÐ°l ini Ð°dÐ°lÐ°h PÐ°sÐ°l 12 ayat (3) PerÐ°turÐ°n DÐ°erÐ°h Kabupaten Madiun Nomor 17 tÐ°hun 2011 dÐ°n kenyÐ°tÐ°Ð°n yÐ°ng Ð°dÐ° di lÐ°pÐ°ngÐ°n (dÐ°s sein) dÐ°lÐ°m hÐ°l ini Ð°dÐ°lÐ°h Ð°dÐ°nyÐ° permasalahan yang sangat menyimpang dari aturan peraturan daerah tersebut yaitu adanya bangunan-bangunan yang bukan merpkan fasilitas makam diarea pemakaman atau bangunan liar yang keberadaannya diarea pemakaman cina desa sambirejo kecamatan jiwan kabupaten madiun. Urgensi dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji dari efektif tidaknya dari peraturan yang mengatur tersebut. Selain itu juga terdapat kekosongan hukum dimana yang mengatur terakit sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar belum diatur dalam perda tersebut. Penelitian menunjukan bahwa pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tersebut belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnyÐ° oleh struktur hukum dÐ°n MÐ°syÐ°rÐ°kÐ°t yÐ°ng berada diarea pemakaman. selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran akan hukum oleh masyarakat setempat yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpagan dari aturan atau kaidah hukum. hal tersebut di buktikan dengan adanya bangunan-bangunan yang bukan fasilitas makam yang berdiri diatas tanah makam. Hambatan yang diakibatkan oleh penyimpangan ini adalah kurangnya pengawasan oleh pihak pengelola, dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan pengawasan menjadi terbengkalai. BerdÐ°sÐ°rkÐ°n kÐ°jiÐ°n yÐ°ng telÐ°h dilÐ°kukÐ°n oleh penulis diperlukÐ°n upÐ°yÐ° dÐ°ri PemerintÐ°h yÐ°itu dengÐ°n melÐ°kukÐ°n rapat koordinasi antar instansi untuk membahas sanksi penegakan dari perda dan membuat peraturan bupati untuk mengatur pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang bukan merupakan fasilitas makam atau bangunan liar demi ketertiban bersama.KÐ°tÐ° Kunci : Bangunan yang bukan merupakan fasilitas makam, Penegakan Sanksi AdministrasiÂ AbstractThe issue studied is the difference between the regulation (das sollen) in Article 12 paragraph (3) of Local Regulation of the Regency of Madiun Number 17 of 2011 and what really takes place in real life (das sein), specifically regarding the case contravening the local regulation where buildings not regarded as part of graveyard facilities are still found erected in the area of Chinese graveyard located in Sambirejo village, the District of Jiwan, the Regency of Madiun. This research is intended to evaluate the effectiveness of the regulation governing the issue. There is also a legal loophole concerning the sanction imposed on this case. The research result indicates that article 12 paragraph (3) of Local Regulation of the Regency of Madiun has not been effectively implemented by the structure of law and people living in the proximity of the graveyard. Moreover, the awareness of the law is still minimum, and this has led to some violation of the regulation or principles of law. This is true when buildings not as part of the facilities of the graveyards are being developed at the area. This problem has risen due to lack of control by the management and due to minimum coordination among incharge institutions. Measures taken by the government such as meeting on the coordination among institutions to discuss enforcement of sanctions over the erected buildings not as part of the graveyard facilities are essential for the sake of social order in the community.Keywords: buildings not as part of graveyard facilities, enforcement of sanction