IMPLIKÐSI YURIDIS PERMOHONÐN PENCÐBUTÐN IZIN PÐDÐ OJK OLEH PENYELENGGARA TERHADAP PENGGUNÐ PEER TO PEER LENDING - Chindy Budi Az Zahra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Chindy Budi Az Zahra, Reka Dewantara, Ranitya GanindhaFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: chindyzahra@student.ub.ac.idABSTRAKPenyelenggara layanan P2PL diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK untuk dapat melakukan kegiatannya. Terkait dengan masalah perizinan, dalam Pasal 13 Ayat (1) POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentаng Lаyаnаn Pinjаm Meminjаm Uаng Berbаsis Teknologi Informаsi (LPMUBTI) mengatur bahwa, penyelenggara layanan yang telah memiliki izin dan menyatakan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan operasionalnya wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usahanya. Namun, masih belum terdapat kejelasan atas batasan-batasan frasa izin, alasan ketidakmampuan, dan Rencana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pengguna layanan (RPHKP) yang disebutkan dalam pasal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implikasi yuridis permohonan pencabutan izin oleh penyelenggara layanan P2PL pada OJK bagi pengguna layanan, dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL terkait pencabutan izin OJK berdasarkan permohonan dari pihak penyelenggara layanan P2PL. Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, analitis dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Implikasi yuridis permohonan pencabutan izin oleh penyelenggara P2PL kepada OJK bagi pengguna layanan yaitu penyelenggara wajib menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasionalnya karena hubungan hukum antara penyelenggara layanan P2PL dengan pengguna layanan P2PL menjadi berakhir. Akan tetapi, hubungan hukum diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman masih berlanjut hingga perjanjian pinjam meminjam diantara keduanya berakhir. Atas perlindungan hukum preventif terhadap permohonan pencabutan izin penyelenggara layanan P2PL kepada OJK diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. adapun perlindungan hukum represif, POJK tentang PKSJK mengatur mekanisme dan pilihan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sektor jasa keuangan.Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Peer To Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan.ABSTRACT Peer-to-peer lending services should be initiated with regulation and permit under the approval of Financial Services Authority (OJK) before the services are up and running. In terms of permit issuance, Article 13 Paragraph (1) of Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Lending Services (LPMUBTI) implies that service providers holding the permit and declaring that they are no longer capable of running the services must register for permit revocation. However, there has not been any clear definition of the terms ‘permit’, ‘incapable’, and ‘plan to settle the rights and obligation of service use (RPHKP)’ as mentioned in the Article. This research is aimed to analyse juridical implication of registration intended for permit revocation by peer-to-peer lending service providers in OJK for service users and to find out the legal protection for the service users. This normativejuridical research employed statute, analytical, and conceptual approach. It can be concluded based on research result that the juridical implication of registration for permit revocation as mentioned above is that the service providers must stop running their lending services and all related activities since the legal relationship between the lending service providers and users is terminated, but it does not terminate the loans until the contract ends. Preventive protection regarding the registration for permit revocation performed by peer-to-peer lending service providers with OJK is governed in POJK Number 77/POJK.01/2016 as mentioned earlier and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Financial Service Sector Consumer Protection. Regulating mechanism and alternative of dispute resolution between consumers and service providers in financial service sector can be given as part of repressive legal protection.Keywords: juridical implication, peer-to-peer lending, financial services authority